Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PETITA
Rizki Tri Anugrah Bhakti
Universitas Riau Kepulauan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
JCK PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL padrisan - jamba; Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5517

Abstract

Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang emlainkan juga jasa. Di dunia usaha jasa, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun ternyata dalam perjalanan bisnis, seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pengguna jasa, sebagai contoh adalah jasa perbaikan kapal yang juga tidak lepas dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN INFORMED CONSENT PADA PROFESI DOKTER Rizki Tri Anugrah Bhakti; Tri Artanto
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4967

Abstract

Informed consent bertujuan tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter  dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan. Kasus terjadinya konflik antara pasien dengan dokter sudah banyak terjadi dimasyarakat. Masing-masing berpegang pada keyakinan mengenai kebenaran, sehingga dengan informed consent dapat diketahui bahwa terdapat keseimbangan yang ingin dicapai baik bagi dokter maupun pasien serta hubungan hukum  antara dokter dengan pasien. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban dokter terhadap informed consent dalam praktik kedokteran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewajiban dokter terhadap informed consent dalam praktik kedokteran untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pasien. Hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai persetujuan tindakan medik berawal dari hubungan dokter dan pasien yang bersifat paternalistic terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 sebagaimana telah diperbarui dengan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
ASSESSING THE PERFORMANCE OF POLICE CIVIL SERVANTS (SATPOL PP) OFFICERS IN ENFORCEMENT OF PUBLIC ORDER: EMPIRICAL STUDY OF DISCIPLINE AND ETHICS Gugi Gustamam; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu; Dwi Afni Maileni
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 5 (2026): APRIL
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20085297

Abstract

This study examines the performance of Satpol PP officers in enforcing public order, with a particular focus on work discipline and ethical behavior as fundamental aspects of public service accountability. Despite a clear legal mandate given to Satpol PP, challenges remain in ensuring that law enforcement practices are carried out in accordance with ethical standards and professional norms. This study aims to analyze how the legal framework and organizational factors influence the actual implementation of public order enforcement by Satpol PP officers. This study uses a normative-juridical approach combined with empirical qualitative methods. The normative analysis was conducted by examining laws and regulations, codes of ethics, and standard operating procedures that govern the authority and duties of Satpol PP. Empirical data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP officers and relevant stakeholders at the local government level. The collected data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and discrepancies between legal norms and field practices. The findings indicate that the gap between normative regulations and empirical implementation is influenced by factors such as leadership practices, organizational culture, legal understanding, and internal oversight mechanisms. These factors significantly influence the consistency of discipline and ethical behavior in enforcing public order. This study makes a practical contribution by offering recommendations for strengthening legal compliance, ethical governance, and performance evaluation mechanisms within the Public Order Agency (Satpol PP). Theoretically, this research enriches empirical legal studies by integrating normative analysis with field-based evidence in the context of public order enforcement.
Co-Authors ARTANTO, TRI Dwi Afni Maileni Gugi Gustamam Rabu Ukas Padrisan Jamba -