Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Represif bagi Kreator Digital atas Duplikasi Karya dalam Ekosistem Non-Fungible Token Fariq Wastu Nuzlul Qurani; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8594

Abstract

Perkembangan teknologi Blockchain telah menghasilkan inovasi baru berupa Non-Fungible Token (NFT), yang memungkinkan karya digital diperdagangkan sebagai aset digital yang unik dalam ekosistem berbasis Blockchain. Kehadiran NFT membuka peluang ekonomi baru bagi para kreator digital untuk memonetisasi karya mereka secara lebih luas. Akan tetapi, praktik minting dan perdagangan NFT juga memunculkan masalah hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta pada karya digital yang dimanfaatkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang bersifat represif bagi para pencipta digital dari duplikasi karya dalam ekosistem NFT serta pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran hak cipta. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT biasanya terjadi melalui penggunaan dan pengubahan karya digital menjadi NFT tanpa persetujuan dari pencipta aslinya. Perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran ini dapat diambil melalui jalur perdata yaitu tuntutan ganti rugi dan penghapusan NFT yang melanggar hak cipta, serta melalui jalur pidana berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan karena sifat desentralisasi teknologi Blockchain dan kurangnya regulasi khusus terkait NFT di Indonesia.
Kapasitas Pemerintah Desa Sukaresmi Cisaat dalam Mengimplementasikan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting Feby Ayu Lestari; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut di Desa Sukaresmi dan mengidentifikasi faktor penghambat pemerintah desa dalam menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan sebagai instrumen percepatan penurunan stunting. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan populasi aparatur pemerintah desa, tenaga ahli, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat, serta sampel purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-naratif dengan membandingkan amanat peraturan dan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan hanya menjangkau sebagian balita berisiko, kualitas makanan belum sesuai standar gizi, dan kapasitas tenaga ahli terbatas. Hambatan lain mencakup keterbatasan anggaran, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Presiden sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa, kualitas pelaksanaan program, dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan sosialisasi yang efektif menjadi langkah penting untuk mencapai target nasional bebas stunting.
Co-Authors Fariq Wastu Nuzlul Qurani Feby Ayu Lestari