<![CDATA[The increasing dissemination of intimate content without the victim's consent (revenge porn) as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) raises legal concerns due to the absence of explicit terminology in Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the applicability of the ITE Law in addressing revenge porn in cyberspace and to examine the legal implications of the absence of explicit regulation. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 27(1) of the ITE Law remains applicable to prosecute perpetrators based on the principle of lex specialis derogat legi generali, despite the absence of the term revenge porn. However, this condition results in broader law enforcement discretion, suboptimal victim protection, greater complexity in law enforcement, and limited liability of digital platforms. The study concludes that strengthening the legal framework is necessary to enhance legal certainty and improve the effectiveness of victim protection in the digital environment. Â ABSTRAKMeningkatnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (revenge porn) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menimbulkan persoalan mengenai ketiadaan nomenklatur revenge porn dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan UU ITE dalam penanggulangan revenge porn di ruang siber serta mengidentifikasi implikasi hukum dari tidak diakomodasinya terminologi tersebut secara eksplisit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, meskipun tidak memuat nomenklatur revenge porn. Namun, kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa perluasan diskresi aparat penegak hukum, belum optimalnya perlindungan korban, meningkatnya kompleksitas penegakan hukum, serta terbatasnya tanggung jawab platform digital. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban di ruang digital.]]>
