Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Abdidas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment
Fitran Amrain
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Junus, Nirwan; Puluhulawa, Fenty U; Mustika, Waode; Elfikri, Nurul Fazri; Mamu, Karlin; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 4 (2024): August, Pages 301 - 449
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i4.990

Abstract

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern menimbulkan konflik budaya, perspektif, dan kepentingan. Pembangunan Indonesia bertujuan mensejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam dan manusia. Meskipun potensi alam dan manusia di desa besar, pengembangan ekonomi pedesaan belum optimal karena ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya inovasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan adalah tujuan, tetapi masih terkendala pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi alam serta keterbatasan dalam menerima modernisasi dan teknologi baru. Regulasi desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Namun, desa masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan memiliki rendahnya kreativitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, lemahnya sistem dan tata kelola, kekurangan SDM dan aparat desa, serta minimnya penguasaan IT. Memperhatikan permasalahan diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasistas Masyarakat Desa Melalui  Kerjasama sama berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan Penegmbangan kapasitas Masyarakat, Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.
OPTIMALISASI PERAN APARAT PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DESA TANGGUH BENCANA DI DESA SOGINTI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO Rahim, Erman; Amrain, Fitran
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tra77593

Abstract

Soginti Village located in Paguat District, Paguat District, Pohuwato Regency in 2024 was affected by a natural disaster, namely a flood that harmed residents. In order to overcome this, proper handling is needed through the formation of village regulations. The purpose of this activity is to develop innovative work results that have utility value and benefits for the wider community, improve the quality of research and community service in the Gorontalo State University environment which is superior and competitive and ready to face global challenges. Implementation method. Implementation method The activity was carried out through the Real Work Lecture (KKN) program which is an activity based on Community Service in Soginti Village through mentoring, workshops and tree planting. The results of the implementation of this community service, namely KKN, have implemented 3 work programs, namely the creation of Disaster Resilient Village Regulations, Workshops on optimizing the role of government officials in the formation of participatory village regulations to support the strengthening of disaster resilient villages and Planting of living kitchens. The program implemented in Soginti Village received support from the government and community members so that it could run well.
Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice Juniar Sidiki; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1130

Abstract

Artikel ini membahas tentang hak imunitas advokat dan prinsip equality before the law dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada kasus obstruction of justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hak imunitas advokat dapat dipertahankan tanpa merusak prinsip kesetaraan di depan hukum, serta mengkaji batasan-batasan hak imunitas dalam kaitannya dengan tindakan penghalangan proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas advokat bertujuan untuk melindungi kebebasan profesi, hak ini tidak bersifat mutlak. Hak imunitas advokat harus dibatasi ketika digunakan untuk merintangi proses peradilan, seperti dalam kasus obstruction of justice. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan penghalangan peradilan diatur dalam Pasal 221 KUHP, sementara hukum pidana Islam menekankan prinsip al-adl (keadilan) yang mengharuskan setiap individu, termasuk advokat, bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa memandang kedudukan sosial atau profesi. Oleh karena itu, meskipun hak imunitas diberikan, tindakan yang merusak sistem peradilan harus tetap dihukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip equality before the law harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan, dan hak imunitas advokat tidak boleh disalahgunakan untuk menghalangi jalannya keadilan.
HAK ODGJ DALAM PEMILIHAN UMUM Amrain, Fitran; Hippy, Janwar; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/tyywx222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada pengakuan dan perlindungan hak pilih mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks hak-hak ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ODGJ memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Beberapa regulasi dan putusan pengadilan mendukung hak pilih bagi ODGJ, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam memastikan bahwa hak-hak ini benar-benar terlindungi dan diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi ODGJ dalam pemilu.
DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA Hippy, Janwar; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 7 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/25mh3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan konstitusi terhadap struktur ketatanegaraan dan implementasi hukum di Indonesia, dengan fokus pada serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen melalui studi literatur yang relevan, termasuk analisis historis dan perbandingan dengan teori perubahan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah secara signifikan mengubah konstitusi yang semula bersifat rigid menjadi lebih fleksibel, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum melalui pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan ini juga mengubah hubungan kekuasaan antar lembaga negara, mengurangi sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas otonomi daerah, sehingga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.
Urgensi Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia Al-Jufri, Andi Ikram Fadhil Mubarak; Amrain, Fitran; Tendean, Meyer
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 21 No. 2 (2025): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v21i2.6477

Abstract

Restrictions on cash transactions in Indonesia are a strategic policy aimed at strengthening financial system stability, improving payment efficiency, and preventing financial crimes such as money laundering and terrorist financing. This study employs a normative juridical method, analysing legal documents, banking regulations, and Islamic economics and finance literature. This study finds that rules related to cash transaction restrictions have been regulated through the Banking Law, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority regulations, and the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering. From an Islamic economics and banking perspective, restrictions on cash transactions are essential for strengthening transparency, improving economic justice, and supporting the purposes of Sharia (maqāṣidal-syarīah) in the protection of property (ḥifẓ al-māl). However, the implementation of this policy still faces challenges in the informal sector, among MSME entrepreneurs, and in communities that lack access to banking. This study emphasises the need for policy improvements, financial inclusion, and public education to support the effectiveness of cash transaction restrictions.
Co-Authors Al-Jufri, Andi Ikram Fadhil Mubarak Fenty U. puluhulawa Janwar Hippy Juniar Sidiki Mamu, Karlin Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Rahim, Erman Sri Nanang Meiske Kamba Tendean, Meyer Waode Mustika