Rumsari Hadi Sumarto
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonata Timur Kabupaten Flores Timur Fakhranda Abdul Khatib BL; Rumsari Hadi Sumarto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya dengan fokus pada relasi antara mekanisme demokrasi formal dan struktur sosial berbasis kesukuan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pembatasan hak pencalonan kepala desa yang hanya diberikan kepada tiga suku tertentu, yaitu suku bela telo (Selolong, Atapukan, dan Malakalu), sementara masyarakat dari suku lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip demokrasi yang menjunjung kesetaraan politik dengan praktik adat yang masih mempertahankan hak politik berdasarkan garis kesukuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya memiliki karakter hibrid. Pada tahap pencalonan, terdapat pembatasan berbasis adat, sedangkan pada tahap pemilihan seluruh masyarakat desa tanpa memandang suku memiliki hak yang sama untuk memilih secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi secara substantif masih dibatasi oleh struktur sosial kesukuan. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya merupakan bentuk demokrasi berbasis lokal yang memadukan nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi adat yang masih kuat dipertahankan.
Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas : Studi Pelayanan Publik di Kepolisian Resor Bantul Anom Kusuma; Rumsari Hadi Sumarto
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2814

Abstract

This research aims to analyze the availability and accessibility of facilities for persons with disabilities in public service delivery at Bantul Regional Police (Polres Bantul). The research is motivated by the importance of ensuring equal, accessible, safe, comfortable, and independent public services for persons with disabilities, as mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving eight informants consisting of police leaders, public service officers, disability organizations, disability advocates, persons with disabilities, and their assistants. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and SaldaƱa, including data condensation, data display, conclusion drawing, and verification. Data validity was ensured through source and technique triangulation, member checking, prolonged engagement, transferability, dependability, and confirmability. The findings indicate that Polres Bantul has provided various accessibility facilities, including ramps, guiding blocks, designated parking areas, priority waiting rooms, accessible toilets, priority service counters, elevators, mobility aids, and communication aids. However, several facilities have not fully complied with national accessibility standards, particularly those supporting persons with sensory disabilities, building design, and accessible information systems. In terms of accessibility, the services generally fulfill the principles of convenience, comfort, and safety, while the aspect of independent access still requires improvement. The study concludes that public services at Polres Bantul have progressed toward a more inclusive system; however, further improvements in accessibility facilities, human resource capacity, and policy and budget support are necessary to achieve equitable, inclusive, and rights-based public services for persons with disabilities.services.