Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PETITA
Rizki Tri Anugrah Bhakti
Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy) Rian Rusmana Putra; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Ispandir Hutasoit; Tri Novianti
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7729

Abstract

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil". Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2025/PN Mjy Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 362 KUHP paling lama Lima Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
INSIDEN PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Evi Febri Sartika; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.8944

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas respons diplomatik Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Malaysia di Selangor, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Tujuan utama kajian adalah untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Malaysia serta menelaah fungsi diplomasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum internasional, dokumen resmi, dan data sekunder lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalur diplomatik melalui penyampaian nota protes, pemberian pendampingan hukum oleh KBRI, serta intensifikasi komunikasi bilateral. Namun demikian, tanggapan Malaysia cenderung bersifat formalistik tanpa mencerminkan komitmen substantif terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Kondisi ini menimbulkan implikasi negatif terhadap perlindungan HAM, kepercayaan publik, dan hubungan bilateral. Sebaliknya, respons yang lebih kooperatif dari Malaysia berpotensi memperkuat hubungan diplomatik dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan keterbatasan mekanisme diplomasi bilateral dalam menuntut akuntabilitas negara, serta pentingnya penguatan kerangka kerja sama internasional dalam penegakan HAM lintas batas negara.
Co-Authors Dwi Afni Maileni Evi Febri Sartika Indra Sakti Ispandir Hutasoit Rian Rusmana Putra Tri Novianti