Permatasari, Iman Amanda
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia Wijaya, Junior Hendri; Permatasari, Iman Amanda
CAKRAWALA Vol 12, No 2: Desember 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.687 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v12i2.274

Abstract

BJ. Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpian tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presdien BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu  membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong,  membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokrais pada tahun 2004, dibidan ekonomi memperbaiki kinerja ekspor, Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri
THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Permatasari, Iman Amanda; Wijaya, Junior Hendri
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.35

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada bada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan. Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia ABSTRACT This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy. Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian
Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak Permatasari, Iman Amanda
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.99

Abstract

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal. Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah ABSTRACT Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government. Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia Wijaya, Junior Hendri; Permatasari, Iman Amanda
Cakrawala Vol. 12 No. 2: Desember 2018
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v12i2.274

Abstract

BJ. Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpian tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presdien BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu  membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong,  membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokrais pada tahun 2004, dibidan ekonomi memperbaiki kinerja ekspor, Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri