p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : notarius

Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik Teti Ratnasari; Budi Santoso; Ahmad Jamaludin
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.84213

Abstract

ABSTRACTThe increasing criminalization of Notaries as a result of the expansion of legal liability beyond the limits of formal truth in the making of authentic deeds has created a chilling effect on civil legal services in Indonesia. This study aims to examine and analyze the disconnection of Notarial legal responsibility, as well as the impact of criminalization and the resulting chilling effect on civil law services in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and qualitative descriptive approaches. The results of this study indicate that the disconnection in the limits of Notarial formal liability and the increasing criminalization of Notaries have generated a chilling effect that adversely affects legal certainty, civil legal services, and public trust in authentic deeds.Keywords: Legal Protection; False Statements; Appearing Parties; Authentic Deed.ABSTRAKMeningkatnya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai akibat dari perluasan pertanggungjawaban hukum oleh notaris yang melampaui batas kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan chilling effect terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diskoneksi tanggung jawab hukum Notaris serta dampak kriminalisasi dan chilling effect terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskoneksi batas pertanggungjawaban formil Notaris dan meningkatnya kriminalisasi telah menimbulkan chilling effect yang berdampak pada kepastian hukum, pelayanan hukum keperdataan, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Keterangan Palsu; Penghadap; Akta Otentik.
Rekonstruksi Pengaturan Sertifikat Wakaf Elektronik untuk Kepastian Hukum Harta Wakaf di Indonesia Endah Lestariningsih; Budi Santoso; Sri Handayani Retna Wardani
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.86108

Abstract

ABSTRACTThe digitalization of land administration through electronic land certificates has introduced juridical disharmony due to inconsistencies between the legal status of waqf land and the data recorded in the electronic land administration system, potentially creating legal uncertainty. This study aims to analyze the forms of juridical disharmony between electronic land certificates and the legal status of waqf land, as well as their implications for legal certainty and legal protection of waqf property in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the disharmony results from the lack of integration of legal status updates within the electronic land administration system, thereby reducing legal certainty and protection and highlighting the need for data synchronization and regulatory improvements.Keywords: Waqf Land; Electronic Land Certificate; Juridical Disharmony; Legal CertaintyABSTRAKDigitalisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik masih menghadapi disharmonisasi yuridis, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara status hukum tanah wakaf dengan data dalam sistem administrasi pertanahan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum harta wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf terjadi akibat belum terintegrasinya pembaruan status hukum tanah dalam sistem administrasi pertanahan elektronik. Implikasi yuridisnya berupa berkurangnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf, sehingga diperlukan sinkronisasi data dan penyempurnaan sistem administrasi pertanahan elektronik.Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sertipikat Elektronik; Disharmonisasi Yuridis; Kepastian Hukum.