Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal De Facto
Susanti, Zulfina
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Pengaturan Investasi di Wilayah Ibu Kota Nusantara Prastyo, Junas Budi; R. Novi Invani; Susanti, Zulfina
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.341

Abstract

Kepastian Hukum Pengaturan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kepastian hukum pengaturan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian izin berusaha, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif. Dari hasil penelitian dan diskusi yang telah disampaikan oleh peneliti, dalam penelitian kemudahan berbisnis ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus terkait Pembebasan Lahan di IKN dan Daerah Mitra untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam melakukan pengembangan dan investasi di IKN dan Daerah Mitra. Kepastian hukum dalam kemudahan berusaha, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 mengatur mengenai perolehan dan pemberian hak atas tanah bagi pelaku usaha, baik itu HGU, HGB atau Hak Pakai di atas HPL, di mana hal tersebut memberikan kepastian perolehan tanah bagi pelaku usaha di IKN dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Efektivitas Hukum Terkait Perlindungan Pekerja Transportasi Online Muhammad Bhara Setyono; Leonard Bere Laka, Pedro; Susanti, Zulfina
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.381

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsepdunia hukum ketenagakerjaan masa depan yang menyambungkan teknologi digital dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif- konseptual (berfokus pada aturan, undang-undang, dan norma yang ada (pendekatan normatif). dengan memadukan teori transformasi hukum dan teori keadilan distributif berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online yang secara formal dikonstruksikan sebagai kemitraan, secara substansial memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kontrol perusahaan melalui algoritma, penetapan tarif sepihak, dan sistem evaluasi performa menciptakan hubungan subordinatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan sebagai pekerja untuk menjamin perlindungan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan mereka sesuai prinsip keadilan konstitusional.
Co-Authors Leonard Bere Laka, Pedro Muhammad Bhara Setyono Prastyo, Junas Budi R. Novi Invani