Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Delfina Setrio Juru
Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
Humanities Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERSEPSI ASN PPPK KABUPATEN KUPANG TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG PEMBATASAN BELANJA PEGAWAI MAKSIMAL 30% Delfina Setrio Juru
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1889

Abstract

Aparatur Sipil Negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) menghadapi tantangan dan mendapatkan tekanan dunia kerja yang cukup tinggi sebagai pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, yang dapat menimbulkan tekanan sosial, ekonomi bahkan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa persepsi ASN PPPK yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap kebijakan fiskal yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30% menimbulkan kesenjangan hak yang seharusnya didapatkan oleh ASN PPPK. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 8 orang ASN yang berstatus PPPK di lingkungan kerja pemerintahan kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam lalu dianalisis berdasarkan tema yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal untuk pemenuhan efisiensi anggaran yang berdampak pada ASN PPPK menciptakan siklus negatif antara pemenuhan hak dan berjalannya kebijakan fiskal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persepsi positif yang mendukung kebijakan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan keadilan pegawai. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan agar tidak mengganggu keadaan pegawai serta memastikan kebijakan fiskal tidak menghilangkan hak PPPK dan menciptakan keadilan.
Co-Authors