PERSEPSI ASN PPPK KABUPATEN KUPANG TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG PEMBATASAN BELANJA PEGAWAI MAKSIMAL 30%

Delfina Setrio Juru (Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia)

Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026

Aparatur Sipil Negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) menghadapi tantangan dan mendapatkan tekanan dunia kerja yang cukup tinggi sebagai pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, yang dapat menimbulkan tekanan sosial, ekonomi bahkan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa persepsi ASN PPPK yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap kebijakan fiskal yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30% menimbulkan kesenjangan hak yang seharusnya didapatkan oleh ASN PPPK. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 8 orang ASN yang berstatus PPPK di lingkungan kerja pemerintahan kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam lalu dianalisis berdasarkan tema yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal untuk pemenuhan efisiensi anggaran yang berdampak pada ASN PPPK menciptakan siklus negatif antara pemenuhan hak dan berjalannya kebijakan fiskal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persepsi positif yang mendukung kebijakan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan keadilan pegawai. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan agar tidak mengganggu keadaan pegawai serta memastikan kebijakan fiskal tidak menghilangkan hak PPPK dan menciptakan keadilan.