Raudatun Nisa
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Tinjuan Hukum Positif Indonesia Raudatun Nisa; Muhammad Anshari; Nor Nazla
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perselingkuhan dalam rumah tangga sebagai faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta menelaah bagaimana kedudukannya dalam praktik peradilan agama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya komunikasi, ketidakpuasan emosional, tekanan ekonomi, serta keterlibatan pihak ketiga. Dalam kerangka hukum positif, perselingkuhan belum diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, dalam praktik peradilan, perselingkuhan sering dikonstruksikan sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan mengaitkan fakta perselingkuhan dengan alasan hukum perceraian melalui pembuktian yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum yang secara eksplisit mengakomodasi perselingkuhan sebagai alasan perceraian guna menciptakan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan keadilan substantif bagi para pihak.
Penggunaan Penalaran Deduktif Dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Perjanjian Indonesia Raudatun Nisa; Mariani Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i4.2067

Abstract

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakaomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikann otonomi bagi para pihak untuk meruuskan substansi perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada limitasi normatif seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta pembatasan kausa terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menganalisis batasan asas kebebasan berkontrak serta menguji korelasi antara norma hukum umum, dan kesepakatan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif-analitis berbasis logika soligisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduktif berperan krusial dalam menghubungkan norma hukum abstrak dengan kasus konkret secara logis dan sistematis. Pengujian deduktif membuktikan bahwa consensus para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan hukum yang bersifat memaksa, serta membantu membedakan syarat keabsahan subtansial dengan formalitas administratif. Dengan demikian, penalaran deduktif memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara terstruktur tanpa mengabaikan batas-batas hukum positif di Indonesia.