Norlaina Norlaina
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Harmonisasi UU Jabatan Notaris Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia Ahmad Faisal; Aliya Rahmie; Norlaina Norlaina; Anisaurrahmah Anisaurrahmah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1862

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, memicu pergeseran dari metode konvensional menuju digitalisasi atau cybernotary. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam merespons perkembangan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik dan tanda tangan digital kini diakui memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kehadiran para pihak secara virtual melalui video conference mulai menggeser paradigma kehadiran fisik, namun legitimasinya sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik dan integritas data. Selain itu, digitalisasi protokol notaris dipandang urgen sebagai solusi atas risiko kerusakan fisik pada penyimpanan konvensional, meskipun UUJN saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyimpanan protokol secara elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran notaris di era digital guna menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Afiliasi Pada Aplikasi Mova Cashback Norlaina Norlaina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1960

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform berbasis afiliasi yang menawarkan keuntungan kepada pengguna, salah satunya melalui sistem cashback dan komisi seperti yang diterapkan pada aplikasi MOVA. Mekanisme tersebut menimbulkan kajian terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai bentuk akad, sumber perolehan komisi, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau praktik yang menyerupai sistem pemasaran berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komisi yang diterapkan dalam aplikasi MOVA pada dasarnya diperbolehkan (mubah), karena keuntungan yang diperoleh pengguna berasal dari transaksi belanja yang nyata dan bukan semata-mata dari perekrutan anggota baru. Dari aspek akad, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan akad ju’alah dan samsarah, yaitu pemberian imbalan atas jasa pemasaran maupun perantara dalam suatu transaksi. Selain itu, pengguna tidak dibebankan biaya pendaftaran, kewajiban deposit, maupun keharusan merekrut anggota lain. Dengan demikian, sistem komisi pada aplikasi MOVA dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, jujur, dan objek transaksi yang digunakan bersifat halal.