Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pola Penalaran dan Pertimbangan Hukum Hakim atas Klaim Warisan terhadap Wakaf Tak Tercatat di Indonesia Uswatun Hasanah; Syafruddin Syam; Imam Yazid
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1447

Abstract

Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Dalam fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, meskipun tidak dicatat secara administratif. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perbedaan konsepsi tersebut menimbulkan sengketa ketika harta yang telah diwakafkan tanpa pencatatan administratif diklaim sebagai harta warisan oleh ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi pola penalaran hukum yang digunakan dalam memutus sengketa wakaf tidak tercatat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip wakaf dalam fiqih klasik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penalaran hukum Shidarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada keberadaan AIW atau sertifikat wakaf, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, penguasaan dan pemanfaatan objek wakaf, pengakuan masyarakat, serta indikasi kehendak wakif. Analisis putusan memperlihatkan adanya dua pola penalaran hukum, yaitu pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan pendekatan substantif yang mengutamakan fakta sosial serta tujuan hukum wakaf. Dalam perspektif fiqih klasik, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun, syarat, dan alat bukti yang sah, bukan oleh pencatatan administratif. Temuan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dalam hukum positif dan keadilan substantif dalam hukum Islam.
The Managerial Role of the Principal In Implementing the Merdeka Curriculum to Improve the Quality of Learning at SMP Negeri 23 Medan Uswatun Hasanah; Rustam Rustam
International Journal of Language and Culture Vol. 4 No. 1 (2026): International Journal of Language and Culture
Publisher : CV. Goresan Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63762/ijolac.v4i1.56

Abstract

The implementation of the Merdeka Curriculum requires school principals to play an effective managerial role in guiding the planning, organization, and evaluation of the learning process at the school level, including at SMP Negeri 23 Medan. However, the actual practice of this managerial role in the field has not been thoroughly explored; therefore, this study aims to describe the managerial role of school principals in the implementation of the Merdeka Curriculum, particularly in the aspects of planning, organizing resources, and evaluating implementation. This study employed a descriptive qualitative approach, with the principal of SMP Negeri 23 Medan, who is directly involved in and responsible for policy-making regarding the implementation of the Merdeka Curriculum serving as the primary informant, supported by several teachers directly involved in the learning process as supplementary informants. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was verified through triangulation of sources and techniques. The research findings indicate that school principals perform three key managerial functions in supporting the implementation of the Merdeka Curriculum: planning, organizing, and evaluation. These findings illustrate how the managerial role of school principals contributes to creating conditions that support efforts to improve the quality of learning in schools.