Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Kepadatan Penduduk, Gini Rasio dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Intan Fadila; Eddy Pangidoan
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9288

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, gini rasio, dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berbentuk data panel yang terdiri atas 33 kabupaten/kota selama empat tahun pengamatan, sehingga diperoleh 132 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan tahapan pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan probabilitas 0,6022. Gini rasio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien -8,381123 dan probabilitas 0,0061. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,015162 dan probabilitas 0,0040. Secara simultan, kepadatan penduduk, gini rasio, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai F-statistic 95,33599 dan probabilitas 0,000000. Adjusted R-squared sebesar 0,961838 menunjukkan bahwa 96,18% variasi IPM dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Sumatera Utara perlu didukung melalui pengendalian ketimpangan pendapatan dan peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik, agar pembangunan manusia dapat meningkat secara lebih merata.