<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui pendekatan analisis konseptual dan tinjauan literatur sistematis. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74% (metode DNKI), sementara indeks literasi keuangan hanya sebesar 66,64%, menghasilkan gap sebesar 26,10 poin persentase. Kesenjangan ini paling tajam pada kelompok usia 15–17 tahun dengan selisih mencapai 22,32 poin yang mengindikasikan bahwa penetrasi layanan keuangan digital telah melampaui kapasitas pemahaman penggunanya. Artikel ini menjelaskan fenomena tersebut melalui empat kerangka teoritis: Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Financial Socialization Theory, dan Human Capital Theory. Temuan konseptual menunjukkan bahwa perkembangan financial technology (fintech) berperan sebagai amplifier kesenjangan karena desain platform yang mengutamakan kemudahan akses di atas pemahaman pengguna, sementara infrastruktur literasi keuangan melalui pendidikan formal dan sosialisasi komunitas belum berkembang secara sebanding. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat serta memperbesar kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan layanan keuangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya mempersempit gap memerlukan intervensi terpadu: integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum formal, regulasi yang mewajibkan platform fintech mengintegrasikan fitur literasi, penguatan perlindungan konsumen digital, serta kolaborasi lintas sektor yang menjangkau hingga tingkat desa guna menciptakan masyarakat yang tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan memahami serta memanfaatkannya secara lebih bijak dan bertanggung jawab.]]>
