<![CDATA[Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi penting pemerintah dalam ekonomi publik untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah program bantuan sosial. Namun, pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan distribusi bantuan, serta lemahnya integrasi dan akurasi data. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas bantuan sosial dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah melakukan transformasi digital dalam pelaksanaan bantuan sosial guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial dalam memperkuat redistribusi pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen yang relevan dengan bantuan sosial dan digitalisasi layanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem penyaluran non-tunai, dan verifikasi berbasis digital mampu meningkatkan akurasi data penerima, efisiensi distribusi bantuan, serta transparansi pengelolaan program. Transformasi digital juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, optimalisasi sistem digital dan pembaruan data secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung efektivitas redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial di Indonesia.]]>
