<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku necrophilia di Indonesia serta perspektif kriminologi untuk mengkaji urgensi pengaturan khusus mengenai perbuatan tersebut dalam hukum pidana nasional. Necrophilia merupakan bentuk penyimpangan seksual ekstrem yang ditandai dengan ketertarikan atau aktivitas seksual terhadap jenazah. Meski bertolak belakang dengan nilai-nilai hukum, agama, moral, dan kesopanan, aturan pidana di Indonesia hingga sekarang belum mengatur nekrofilia secara spesifik sebagai tindak pidana tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang digabungkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, jurnal, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku necrophilia saat ini hanya dapat dijerat melalui Pasal 271 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengenai perlakuan tidak beradab terhadap jenazah. Namun, ketentuan tersebut belum mengakomodasi unsur seksual yang menjadi karakter utama necrophilia sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum serta adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dari perspektif kriminologi, perilaku necrophilia dipengaruhi oleh faktor psikologis, gangguan psikoseksual, trauma, dan proses pembelajaran sosial yang menyimpang. Perbandingan dengan Britania Raya dan Nevada menunjukkan bahwa kedua yurisdiksi tersebut telah mengatur necrophilia secara eksplisit sebagai kejahatan seksual. Maka dari itu, diperlukan pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui perumusan delik khusus mengenai necrophilia guna menjamin kepastian hukum, perlindungan martabat jenazah, dan keadilan bagi keluarga korban.]]>
