Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Aktivitas Pengendalian atas Pengelolaan Layanan pada Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor Eka Karlina; Hayati Fatimah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan layanan, mengevaluasi efektivitas aktivitas pengendalian, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pada Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, staf pelayanan, dan tiga masyarakat pengguna layanan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, triangulasi sumber, serta perbandingan temuan lapangan dengan kriteria Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Wali Kota Bogor terkait standar operasional prosedur, dan konsep aktivitas pengendalian COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan berkas, verifikasi persyaratan, pemrosesan administrasi, otorisasi, hingga penyerahan hasil layanan. Namun, seluruh unsur aktivitas pengendalian yang dianalisis masih berada pada kategori belum efektif. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belum tersedianya SOP internal yang rinci, belum optimalnya dokumentasi pembagian tanggung jawab, belum seragamnya bukti verifikasi dan pengarsipan, serta belum tersusunnya pencatatan hasil pengawasan dan tindak lanjut pengaduan secara sistematis. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan berkas pemohon, gangguan aplikasi atau jaringan, keterbatasan sumber daya manusia, dan variasi waktu penyelesaian layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aktivitas pengendalian melalui pembakuan prosedur, standardisasi dokumentasi, serta peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.