Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia Ferren Chaniago; Ratna Artha Windari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12471

Abstract

Doktrin piercing the corporate veil merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab pribadi kepada organ perseroan ketika ditemukan penyalahgunaan badan hukum perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia serta mengidentifikasi batas pertanggungjawaban pribadi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta literatur hukum perseroan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan ketika direksi terbukti bertindak tanpa itikad baik, melampaui kewenangan, menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Sebaliknya, direksi tetap memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip business judgment rule apabila keputusan bisnis dibuat secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta dengan kehati-hatian dan itikad baik. Penerapan doktrin tersebut di Indonesia masih menghadapi kendala karena belum tersedia parameter yang seragam untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan interpretasi hukum, standar pembuktian, konsistensi yurisprudensi, dan tata kelola perusahaan yang akuntabel agar pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direksi dapat dilakukan secara adil, terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi perseroan dan para pemangku kepentingan.
Peran Hukum Bisnis dalam Menjamin Perlindungan Bagi Eksportir, Importir, dan Investor Pada Perdagangan Internasional di Era Globalisasi Ferren Chaniago
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2026): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i2.3091

Abstract

This study examines the role of business law in ensuring protection for exporters, importers, and investors in international trade amid globalization. The research addresses two key issues: the effectiveness of dispute resolution mechanisms (national law, international courts, and arbitration) and the role of business law in regulating legal protections, particularly for international payment methods. The normative juridical method was employed, analyzing primary and secondary legal materials, including Law No. 7/2014 on Trade, Law No. 30/1999 on Arbitration, and Bank Indonesia Regulation No. 20/2018. The findings reveal that national law is effective for simple disputes but limited in cross-border enforcement. International arbitration proves more efficient, though challenges such as costs and low awareness among businesses persist. Additionally, the study highlights regulatory gaps in addressing globalization challenges, such as digital trade and cSurrency fluctuations. The research concludes that revising national legal frameworks, enhancing outreach programs, and harmonizing with international standards are critical to strengthening legal protections for businesses.