<![CDATA[Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan intervensi pemerintah untuk menekan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema pemberdayaan keswadayaan masyarakat, sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, terdapat 29,6 juta RTLH, sehingga keberlanjutan program penting untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas perencanaan administratif dan pengawasan Program BSPS di Provinsi Jawa Barat dengan mengadopsi kerangka Project Life Cycle (PLC) dan Project Management Competency Development (PMCD) dari Project Management Institute. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen perencanaan, pedoman teknis, panduan administratif, verifikasi proposal dan Rencana Anggaran Biaya, observasi lapangan, serta wawancara dengan koordinator wilayah, Tenaga Fasilitator Lapangan, pejabat pembuat komitmen, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima bantuan pada tahun 2026. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, kemudian divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan tahapan inisiasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari pengusulan calon penerima, verifikasi data melalui SIBARU, hingga penetapan oleh Direktorat Jenderal, dengan cakupan 26 kabupaten/kota, 13.645 calon penerima bantuan, 454 Tenaga Fasilitator Lapangan, dan 14 koordinator wilayah. Penerapan PLC secara signifikan mendukung pencapaian target fisik, sedangkan kompetensi TFL berperan dalam manajemen konflik sosial serta pengawasan teknis, administratif, dan keuangan sesuai PMCD. Faktor pendukungnya adalah regulasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan kendalanya meliputi keterbatasan kemampuan swadaya dan fluktuasi harga material. Studi ini merekomendasikan digitalisasi dokumen verifikasi dan pelatihan mitigasi risiko bagi TFL untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan BSPS.]]>
