Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JLAS: Journal of Law and Administrative Science LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Miranti Zafitri Oktaviani
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL Miranti Zafitri Oktaviani; Zahra Septia Ramadhani
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.67

Abstract

This article aims to analyze the urgency of criminal law policy reform toward corruption crimes in the digital era and to examine the direction of legal renewal needed in the national legal system. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and library approaches. The results indicate that the development of information technology has transformed corruption patterns from conventional forms into more systematic, concealed, transnational, and electronically facilitated digital corruption. In this context, Indonesian criminal law policy still faces obstacles in the form of disharmony between the Anti-Corruption Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Criminal law reform is needed through strengthening the criminalization of digital-based corruption, expanding corporate criminal liability, modernizing electronic evidence, and synchronizing law enforcement institutions. In conclusion, criminal law policy reform is an urgent necessity so that corruption eradication can adapt to the challenges of the digital era.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Ekosistem Digital Indonesia: Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Miranti Zafitri Oktaviani
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.234

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum data pribadi dalam ekosistem digital Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Permasalahan penelitian berfokus pada kecukupan kerangka hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, mekanisme pertanggungjawaban, serta tantangan implementasi pada layanan digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas dengan General Data Protection Regulation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah membentuk kerangka hak dan kewajiban yang lebih terintegrasi dibandingkan pengaturan sektoral sebelumnya. Namun, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada kejelasan aturan pelaksana, kapasitas kelembagaan pengawas, kesiapan pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penanganan insiden dan pengaduan. Kajian juga menunjukkan pentingnya prinsip pembatasan tujuan, minimisasi data, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai jembatan antara norma hukum dan praktik tata kelola data. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan implementasi harus diarahkan pada kepastian prosedural, pengawasan berbasis risiko, dan peningkatan kemampuan teknis maupun hukum para pemangku kepentingan.
Co-Authors Zahra Septia Ramadhani