Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Legislasi Indonesia Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Kusuma, Olivia Agatha
Universitas Katolik Parahyangan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Klasifikasi Substansi Hukum dari Regulasi Pekerja Rentan untuk Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Indonesia Kusuma, Olivia Agatha
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1202

Abstract

Jaminan sosial merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan sosial yang terorganisir bagi seluruh masyarakat dari risiko-risiko sosial ekonomi. Di antara kelompok masyarakat yang paling membutuhkan jaminan sosial, salah satunya adalah pekerja rentan. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai jaminan sosial pekerja rentan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan diatur secara berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan disharmoni peraturan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya jaminan sosial pekerja rentan diatur dalam sistem hukum nasional agar menghindari friksi pada sistem itu. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan klasifikasi substansi hukum terhadap regulasi jaminan sosial pekerja rentan sebagai salah satu cara harmonisasi hukum. Terdapat beberapa hal mengenai jaminan sosial pekerja rentan yang perlu diatur dalam peraturan tingkat nasional, yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan pengaturan pekerja rentan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun ada pula yang lebih tepat untuk diatur dengan peraturan tingkat daerah.
Politik Hukum Pidana Anti Pencucian Uang Indonesia Terhadap Crypto Tumbler (Mixer) Pada Sistem Pertukaran Aset Kripto Terdesentralisasi Olivia Agatha Kusuma; Huberto Gavra Damanik; Adela Kara Belinda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.3056

Abstract

Normatively, Crypto Tumblers are not explicitly prohibited under the Anti-Money Laundering Law, the P2SK Law, or OJK regulations, although their use may be associated with money laundering activities. Nevertheless, the automated, decentralized and cross-jurisdictional nature of crypto transactions creates significant criminal procedural challenges under both UU TPPU and KUHAP 2025. Given Crypto Tumblers positive role in protecting financial privacy, blanket criminalization is therefore inappropriate and unrealistic. Accordingly, Indonesia should adopt a graduated prohibition model through clear eligibility criteria, whitelisting by OJK and the classification of transactions involving non-compliant Crypto Tumbler users as suspicious transactions as typically monitored by PPATK.
Menyibak Ilusi Ideologi dalam Pemberian Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Upaya Pembangunan Nasional Ahmad Mukhlish Fariduddin; Olivia Agatha Kusuma
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan roda kenegaraan haruslah berdasarkan pada Pancasila. Demikian juga dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan, yang belakangan ini diambil langkah kontroversial oleh negara dengan memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Klaim legislator bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Persoalannya, boleh jadi klaim tersebut hanyalah selubung palsu dari ilusi ideologis. Ideologi Pancasila dipinjam-tangankan untuk melegitimasi perbuatan penguasa dan mengatasnamakan pembangunan nasional sebagai selubungnya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori kritik ideologi dari Slavoj Zizek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reflektif-kritis. Kesimpulan dari makalah ini adalah, segudang masalah yang dilahirkan dari pemberian izin tersebut, antara lain masalah ketidaksesuaian doktrinal dengan UU Minerba; pertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup; dan citra buruk wajah pertambangan Indonesia; lahir karena Pancasila hanya dijadikan ilusi ideologi semata. Setidaknya dalam sektor pertambangan ini, negara tidak berani memandang Pancasila sebagaimana adanya, jujur, dan holistik.
Co-Authors Adela Kara Belinda Ahmad Mukhlish Fariduddin Huberto Gavra Damanik