Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Ahmad Mukhlish Fariduddin
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Bisnis Internasional, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, dan Relevansinya dengan Pluralisme Hukum Ahmad Mukhlish Fariduddin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.304-313

Abstract

Globalisasi membawa dampak besar pada perkembangan hukum, salah satunya adalah kompleksitas pluralisme hukum yang meningkat. Dalam dunia bisnis, pluralisme hukum menjadi isu tersendiri karena tren bisnis era globalisasi adalah bisnis internasional yang pasti melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Tulisan ini membahas mengenai relevansi bisnis internasional dengan pluralisme hukum, serta peran hukum kontrak sebagai penyokong berjalannya transaksi bisnis. Dibahas pula mengenai bagaimana UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (“UPICC”) merespon kebutuhan bisnis internasional dalam nuansa pluralisme hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, dan dapat disimpulkan bahwa UPICC merupakan produk dari pluralisme hukum, dan dalam waktu bersamaan menciptakan pula pluralisme hukum dengan kapabilitasnya untuk menembus hukum kontrak domestik suatu negara.
INSTRUMENTALISASI HUKUM PIDANA DAN PERANNYA SEBAGAI ARTILERI PENGUASA Ahmad Mukhlish Fariduddin; Cassandra Qaliya Qazza Kartikaputri; Adela Kara Belinda
Veritas et Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v12i1.9806

Abstract

Criminal law is conventionally understood as a mechanism to limit arbitrary state power and protect society from crime. However, critical legal scholarship has long emphasized its function as a political instrument capable of reinforcing existing relations of power and domination. Upon this background, this article examines the political instrumentalisation of criminal law through the cases of Tom Lembong and Hasto Kristiyanto, which serve as the principal objects of reflection in this study. This research adopts a legal philosophy approach grounded in the Critical Legal Studies (CLS) tradition, particularly drawing upon the works of Mark Tushnet and Samuel Moyn. The analysis further advances the CLS concept of oppositionalism to examine how criminal law operates within competing political interests and power structures. The study finds indications of the instrumental use of criminal law in both cases. From a CLS perspective, this phenomenon can be understood through the concept of functional underdeterminacy, whereby legal institutions and mechanisms are capable of serving identical political objectives through contrasting legal modalities. In one instance, political objectives are pursued through criminal prosecution, while in another they are advanced through the termination of criminal proceedings by means of executive clemency. These findings highlight the indeterminacy of law and its susceptibility to political contestation and strategic deployment by holders of political power.
Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme Ahmad Mukhlish Fariduddin; Nicolaus Yudistira Dwi Tetono
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8 No 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v8i1.903

Abstract

Controversy regarding the death penalty in Indonesia is never-ending, particularly with regard to its application for crimes of corruption. This study offers a reflective analysis based on a utilitarian paradigm, which sees beneficiaries as a justification for the enactment of the law. Utilitarianism is used as an analytical tool because corruption is directly linked to state finances, meaning that legal sanctions must be enacted to ensure public benefit. The result of this study shows that the benefit generated by enacting the death penalty is unimpactful, whilst the costs are high, meaning that the imposition of the death penalty for corruptors is not proportionate according to a utilitarian perspective and a cost and benefit analysis.
Menyibak Ilusi Ideologi dalam Pemberian Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Upaya Pembangunan Nasional Ahmad Mukhlish Fariduddin; Olivia Agatha Kusuma
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan roda kenegaraan haruslah berdasarkan pada Pancasila. Demikian juga dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan, yang belakangan ini diambil langkah kontroversial oleh negara dengan memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Klaim legislator bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Persoalannya, boleh jadi klaim tersebut hanyalah selubung palsu dari ilusi ideologis. Ideologi Pancasila dipinjam-tangankan untuk melegitimasi perbuatan penguasa dan mengatasnamakan pembangunan nasional sebagai selubungnya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori kritik ideologi dari Slavoj Zizek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reflektif-kritis. Kesimpulan dari makalah ini adalah, segudang masalah yang dilahirkan dari pemberian izin tersebut, antara lain masalah ketidaksesuaian doktrinal dengan UU Minerba; pertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup; dan citra buruk wajah pertambangan Indonesia; lahir karena Pancasila hanya dijadikan ilusi ideologi semata. Setidaknya dalam sektor pertambangan ini, negara tidak berani memandang Pancasila sebagaimana adanya, jujur, dan holistik.
Co-Authors Adela Kara Belinda Cassandra Qaliya Qazza Kartikaputri Kusuma, Olivia Agatha Nicolaus Yudistira Dwi Tetono