Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Aspek Hukum Penagihan dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending: Tinjauan terhadap Prinsip Perlindungan Konsumen Elin Maysa Arlin; Joanita Jalianery; Evi Evi; Fransisco Fransisco
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3626

Abstract

This study aims to analyze the collection mechanism regulations in Fintech Peerto-Peer Lending services based on Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 and Financial Services Authority Circular Letter Number 19/SEOJK.06/2025 from the perspective of consumer protection and civil law. This research is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. The results indicate that POJK 40/2024 provides a normative basis for collection implementation, but does not explicitly regulate operational standards regarding ethics, frequency and collection limits, resulting in unclear norms. Meanwhile, SEOJK 19/SEOJK.06/2025 regulates restrictions on device access and the use of emergency contacts, but the phrase "confirmation of presence" remains open to interpretation and has the potential for misuse. Furthermore, regulations regarding user data processing in collection activities have not been clearly formulated. Therefore, the development of more measurable collection operational standards is necessary to strengthen consumer protection in the implementation of Fintech Peer-to-Peer Lending services.
Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Kerja pada Platform Internasional Upwork Dwi Tiara Putri Taun; Evi Evi; Elin Sudiarti; Joanita Jalianery
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2978

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan gig economy dan platform-based work yang memungkinkan tenaga kerja Indonesia menjalin hubungan kerja lintas yurisdiksi melalui platform freelance internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan bentuk perjanjian kerja yang terbentuk melalui Platform Internasional Upwork sebagai objek penelitian utama, serta implikasi yuridis penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tersebut menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sejarah (historical approach) untuk menelusuri lahirnya gig economy dan platform-based work hingga munculnya Upwork, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian kerja berbasis platform digital bersifat tripartit antara platform, client, dan freelancer, yang menempatkan freelancer Indonesia pada posisi tawar yang lemah. Lebih lanjut, seluruh perjanjian yang dikaji disusun semata-mata dalam bahasa Inggris tanpa versi Bahasa Indonesia, meskipun Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan norma, yakni belum jelasnya cakupan penerapan kewajiban tersebut terhadap kontrak elektronik lintas yurisdiksi, bukan kekosongan maupun konflik hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi kebahasaan melalui penerapan kontrak dwibahasa, serta penguatan perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri.