St. Ika Noerwulan Fraja
Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial Pancasila St. Ika Noerwulan Fraja; Fendi Setyawan; Dominikus Rato
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 3 (2026): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i3.3932

Abstract

This article examines the rights of Indigenous Peoples from the perspective of Pancasila’s social justice by positioning Pancasila as the philosophical foundation for the protection of communal rights. The research employs a normative juridical method with philosophical and statutory approaches. The findings indicate that the values of social justice, humanity and national unity embodied in Pancasila provide a normative basis for the recognition and protection of Indigenous Peoples’ rights. However, their implementation continues to face various challenges, including regulatory constraints, exploitative development orientations and weak legal recognition mechanisms. Therefore, stronger regulatory frameworks and policies that are more aligned with the values of Pancasila’s social justice are required to ensure the sustainable protection of Indigenous Peoples’ rights.
Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Rehabilitasi dan Pemulihan Perilaku Anak Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi di Kabupaten Sumenep Moh. Wakid; St. Ika Noerwulan Fraja; Ainur Gufron; Moh. Farid Ramdani
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.703

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep, dengan perhatian khusus pada pembinaan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara dan keberlanjutan pengawasan setelah kesepakatan diversi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi serta pembinaan anak. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan temuan lapangan, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan teori yang relevan pada lokasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menyediakan pembinaan sosial dan keagamaan melalui rutinitas terstruktur, pendampingan, dan pembiasaan perilaku positif. Dokumentasi lembaga melaporkan sekitar 70 persen anak menyelesaikan program, sedangkan 30 persen belum menuntaskan pembinaan. Angka tersebut menggambarkan penyelesaian program menurut catatan lembaga, bukan bukti keberhasilan klinis rehabilitasi. Hambatan yang ditemukan mencakup kesulitan sebagian anak beradaptasi dengan disiplin pembinaan serta keputusan keluarga membawa anak pulang sebelum program selesai. Temuan utama penelitian ialah adanya kesenjangan koordinasi dan pemantauan setelah penyerahan anak kepada lembaga pembinaan, sehingga perkembangan anak, dukungan keluarga, rujukan kesehatan, dan persiapan reintegrasi belum terhubung secara konsisten. Penelitian ini mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang menghubungkan Pembimbing Kemasyarakatan, pesantren, keluarga, Badan Narkotika Nasional, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Model tersebut menekankan pemantauan berkala, pencatatan perkembangan, mekanisme rujukan, dan evaluasi reintegrasi sosial. Penguatan koordinasi diperlukan agar diversi tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi mendukung pembinaan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.