Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Supremasi hukum
Imma Rahmani Hasanah
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konsumen bagi Penumpang Pesawat atas Pembatalan Penerbangan Imma Rahmani Hasanah; M. Amin El Walad Meuraksa
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4261

Abstract

Flight cancellation is a disruption in air transport services that causes losses to passengers, including time loss, additional costs and travel uncertainty. This article analyses the legal protection of air passengers affected by flight cancellations and proposes a more effective protection model. This study employs normative legal research using statutory, conceptual and limited comparative approaches to passenger-rights regimes in the European Union and selected international practices. The findings show that air passengers are both consumers of services and parties to a contract of carriage; therefore, they are entitled to information, safety, comfort, compensation, refund, rerouting and complaint mechanisms. In Indonesia, such protection is based on the Consumer Protection Law, the Aviation Law and technical regulations issued by the Ministry of Transportation. Nevertheless, implementation is still constrained by insufficient transparency of passenger rights, delayed refunds, standard clauses limiting airline liability and weak supervision and dispute resolution. This article recommends strengthening cancellation-notice standards, digitalising compensation claims, clarifying rerouting duties and improving administrative sanctions against airlines that fail to fulfil passenger rights.
KEADILAN HUKUM TERHADAP KORBAN PINJAMAN ONLINE YANG DIATUR DALAM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Ernawati Suwarno; Devi Fitria Wilandari,; Imma Rahmani Hasanah
Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Jurnal Supremacy of Law
Publisher : Yayasan Kayyis Mulia Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Kemajuan teknologi digital saat ini membuat mudahnya akses dalam situs dan aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat yang rata-rata memiliki smart phone termasuk kebutuhan dana yang kini kian ramai ditawarkan oleh pinjaman online (pinjol). Akan tetapi pada prakteknya pinjaman online (pinjol) masih menyisakan beberapa masalah yang diantaranya, bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak sesuai dengan standar prosedur hingga berbagai bentuk ancaman. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah perlindungan hukumbagi konsumen dalam perjanjian pinjaman on line? Langkah-langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan fintech /pinjaman on line yang illegal? Metode pendekatan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah yuridis empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan informasi juga data-data yang dibutuhkan pada masyarakat luas. . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal, buku bacaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan  melakukan sistem pengawasan sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
Co-Authors Devi Fitria Wilandari, Ernawati Suwarno M. Amin El Walad Meuraksa