Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium
Yorman
Universitas Bumigora

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akuntabilitas Algoritmik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Digital melalui GovTech Indonesia Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Yorman; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas algoritmik dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital melalui GovTech Indonesia atau INA Digital ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Fokus utama penelitian ini adalah menempatkan sistem digital terintegrasi pemerintah bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai objek pertanggungjawaban hukum administrasi yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan GovTech, dokumen SPBE, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi layanan digital pemerintah melalui GovTech mempercepat pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko hukum berupa kesalahan data, opasitas algoritma, bias sistem, kegagalan interoperabilitas, dan ketidakjelasan tanggung jawab ketika sistem digital merugikan masyarakat. Akuntabilitas algoritmik memerlukan kejelasan dasar hukum, validasi data, audit sistem, pengawasan manusia, hak atas penjelasan, mekanisme keberatan, koreksi data, dan pemulihan hak warga. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan GovTech sebagai tindakan administrasi modern yang harus tunduk pada AUPB agar pelayanan publik digital tetap sah, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ditinjau dari Prinsip Desentralisasi Asimetris dan Akuntabilitas Demokratik Yorman; Abdul Wahab
Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : IPDN Kampus NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah khusus ditinjau dari prinsip desentralisasi asimetris dan akuntabilitas demokratik. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah model pemerintahan khusus IKN mencerminkan desentralisasi asimetris yang akuntabel atau justru memperlemah representasi demokratis lokal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan legalistik-empiris dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, literatur hukum tata negara, serta kajian akademik yang relevan dengan Otorita IKN, pemerintahan daerah khusus, desentralisasi asimetris, dan akuntabilitas demokratik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otorita IKN memiliki karakter kelembagaan hibrida karena secara normatif menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus, tetapi secara organisatoris memiliki relasi vertikal yang kuat kepada Presiden. Ketiadaan kepala daerah hasil pemilihan langsung dan DPRD sebagai lembaga perwakilan lokal menimbulkan persoalan akuntabilitas demokratik. Kekhususan IKN dapat dibenarkan dalam kerangka desentralisasi asimetris sepanjang disertai mekanisme partisipasi, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai. Kontribusi penelitian ini terletak pada penempatan Otorita IKN sebagai model pemerintahan khusus yang harus diuji bukan hanya dari efektivitas pembangunan, tetapi juga dari jaminan representasi dan kontrol demokratis warga.
Co-Authors Abdul Wahab