Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI JUDGE: Jurnal Hukum
Sahertian, Marthin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Gugat Pengangkut Minyak Terhadap Pencemaran Lingkungan Sahertian, Marthin
JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.531

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis bagimana ketentuan kapal pengangkut minyak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan bagaimana kewajiban pengangkut membayar ganti rugi akibat pencemaran laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah pencemaran laut akibat tumpahan minyak atau limbah dari kapal, salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab pemilik kapal terhadap pemeunuhan persyaratan-persyaratan teknis baik dari segi fisik kapal maupun ketentuan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat pencemaran laut yang berasal dari kapal maupun kegiatan ekplorasi pengeboran lepas pantai dalam bentuk meinyak melalui pengangkut oleh kapal pengangkut minyak, konsekuensinya adalah perlunya tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan karena itu, Undang-Undang telah mengatur sejumlah sanksi yang harus ditanggung oleh setiap penyebab terjadinya pencemaran laut baik penyelenggara pengangkutan minyak maupun pemilik kapal pengangkut minyak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan pengaturan yang lebih cermat, lebih rinci agar tidak bermakna ganda serta pengawasan secara kontinyu agar semua kapal pengangkut minyak dapat mematuhi syarat-syarat teknis dan syarat-syarat formal, serta perlu diadakan perkembangan aturan yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus Pada Polresta Sorong Kota) Kia, Hajeria; Hidaya, Wahab Aznul; Sahertian, Marthin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1364

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Sorong Kota, serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses tersebut dan strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedural, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penyerahan tersangka (P-21 dan tahap II). Hambatan yang dihadapi meliputi sulitnya pelacakan situs judi online, kurangnya bukti fisik, perkembangan teknologi yang cepat, serta keterbatasan SDM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polresta Sorong Kota membentuk unit cyber, bekerja sama dengan Kominfo dan Cyber Mabes Polri, meningkatkan edukasi masyarakat, serta melakukan cyber patrol. Selama periode 2022–2025, sebanyak 13 kasus judi online berhasil ditangani dengan 12 tersangka. Penegakan hukum ini diharapkan dapat menekan tindak pidana judi online di kota sorong.
Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua Rakia, A. Sakti R.S.; Muharuddin, Muharuddin; Sahertian, Marthin
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1479

Abstract

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Gubernur provinsi papua sebagai kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di papua, memiliki sejumlah kewenangan namun kewenangan tersebut tidak mencirikan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi khusus sebagai perwujudan desentralisasi asimteris (asymetrical decentralization) tetapi cenderung mewujudkan administrasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.
Co-Authors Kia, Hajeria Muharuddin, Muharuddin R.S. Rakia, A. Sakti