<![CDATA[Universal Health Coverage (UHC) telah menjadi indikator utama keberhasilan sistem kesehatan di berbagai negara. Namun, tingginya cakupan kepesertaan belum tentu mencerminkan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang. Di Indonesia, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kerangka desentralisasi fiskal telah menimbulkan kewajiban fiskal baru bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pencapaian UHC dan perkembangan kepesertaan JKN, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk Fiscal Stress Syndrome, menyusun tipologi kerentanan fiskal pasca-pencapaian UHC, serta membangun model konseptual hubungan antara ekspansi kepesertaan JKN dan tekanan fiskal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Unit analisis mencakup 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Data kuantitatif mengenai cakupan UHC, tingkat keaktifan peserta, peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal dianalisis secara deskriptif-komparatif. Data kualitatif diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan dan sintesis literatur mengenai fiscal stress, fiscal federalism, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Seluruh kabupaten/kota telah mencapai atau mendekati target UHC nasional, namun menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat keaktifan peserta. Meningkatnya jumlah peserta nonaktif, tunggakan peserta mandiri, serta penonaktifan peserta PBI yang dibiayai pemerintah pusat mendorong migrasi kelompok rentan ke dalam skema PBPU yang dibiayai pemerintah daerah. Proses tersebut meningkatkan kewajiban pembiayaan APBD dan menghasilkan tekanan fiskal dengan tingkat kerentanan yang berbeda. Penelitian ini mengembangkan konsep Fiscal Stress Syndrome, menghasilkan tipologi Stable UHC, Vulnerable UHC, dan Fiscal-Stressed UHC, serta membangun model konseptual yang menjelaskan hubungan kausal antara pencapaian UHC dan kerentanan fiskal daerah. Keberhasilan UHC tidak lagi dapat diukur semata-mata berdasarkan cakupan kepesertaan. Evaluasi UHC perlu memasukkan dimensi keberlanjutan fiskal perlindungan kesehatan (fiscal sustainability of coverage) agar perlindungan kesehatan universal dapat dipertahankan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang mengancam stabilitas pembangunan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal perlu ditempatkan sebagai indikator pelengkap dalam evaluasi keberhasilan UHC di Indonesia.]]>
