Ristanti Sulistyo Rini
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LAPORAN EVALUATIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KALIMANTAN SELATAN: ANTARA KEPESERTAAN TINGGI DAN RISIKO KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 Ahyar Wahyudi; Rasyid Ridha; Ristanti Sulistyo Rini; Arlan Prabowo
EZRA SCIENCE BULLETIN Vol. 4 No. 1 (2026): January-June 2026
Publisher : Kirana Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/ezrasciencebulletin.v4i1.531

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) is a cornerstone of health development, ensuring that all citizens can access needed health services without financial hardship. Administratively, South Kalimantan Province achieved a UHC coverage rate of 99.59 percent in 2025, with several districts exceeding 100 percent. This report aims to critically examine this achievement by situating it within the sustainability framework of Indonesia’s National Health Insurance (JKN). The study employs a descriptive–analytical policy evaluation approach, drawing on secondary data from provincial JKN implementation reports, policy documents, and national and international literature. The findings indicate that high administrative coverage does not necessarily translate into substantive health protection. Structural challenges were identified, including data validity anomalies, a substantial proportion of inactive participants, and financial vulnerability among informal sector workers. Participant inactivity emerges as a key weakness undermining effective UHC, while fragmented data systems and rigid subsidy designs exacerbate the risk of hidden exclusion. The report concludes that post-achievement UHC success requires a paradigm shift from enrollment expansion toward strengthened governance, sustainable financing, and effective, equitable health protection. Without such adjustments, high coverage figures risk becoming an administrative illusion rather than a guarantee of long-term health security.
KESIAPAN RUMAH SAKIT DAN TRANSFORMASI MUTU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS): STUDI CROSS-SECTIONAL DI KALIMANTAN SELATAN Ahyar Wahyudi; Afrina Hidayanti; Ristanti Sulistyo Rini
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i01.3128

Abstract

Implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan bagian dari reformasi strategis dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan mengurangi disparitas pelayanan rawat inap serta memperkuat pelayanan kesehatan berbasis mutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan rumah sakit, kesesuaian sarana-prasarana, kesenjangan implementasi, serta implikasi penerapan KRIS terhadap mutu pelayanan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder dari Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap indikator pemenuhan KRIS meliputi sarana rawat inap, aksesibilitas, fasilitas keselamatan pasien, standar lingkungan ruang perawatan, serta penyesuaian kapasitas tempat tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit telah memenuhi indikator dasar KRIS, terutama pada aspek fisik bangunan seperti pencahayaan, jarak antar tempat tidur, lantai anti licin, dan penataan ruang rawat inap. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan pada pemenuhan sistem penunjang keselamatan pasien seperti nurse call, ketersediaan oksigen, aksesibilitas kelompok rentan, dan handrail. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara jumlah tempat tidur KRIS yang telah dialokasikan dengan tingkat kesesuaian standar KRIS secara nyata. Rumah sakit dengan kapasitas besar cenderung menghadapi tantangan adaptasi yang lebih kompleks akibat keterbatasan infrastruktur, kesiapan organisasi, dan tekanan kapasitas pelayanan. Sebaliknya, rumah sakit dengan kapasitas lebih kecil menunjukkan fleksibilitas yang lebih baik dalam memenuhi beberapa indikator KRIS. Implementasi KRIS mendorong perubahan paradigma pelayanan rumah sakit dari pendekatan berbasis kuantitas menuju pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan patient-centered care. Namun, proses transformasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembiayaan, kebutuhan renovasi bangunan, dan tantangan adaptasi organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KRIS tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan regulatif, tetapi juga memerlukan kepemimpinan adaptif, resiliensi organisasi, budaya keselamatan pasien, dan transformasi infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keadilan pelayanan kesehatan.
DARI KEPATUHAN MENUJU KESIAPAN INSTITUSIONAL: EVALUASI STANDAR PERIZINAN BERUSAHA RUMAH SAKIT DI RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN Ahyar Wahyudi; Ristanti Sulistyo Rini; Sudung Tanjung; Siti Zainab; Daru Prianto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 02 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i02.3129

Abstract

Perizinan rumah sakit merupakan instrumen regulasi berbasis risiko yang bertujuan menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan akuntabilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit serta mengidentifikasi kesenjangan antara kepatuhan regulatif dan kesiapan operasional. Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif dengan paradigma post-positivistik. Data diperoleh melalui telaah dokumen, observasi lapangan, verifikasi bukti, dan penilaian berbasis konsensus dalam penilaian terpadu pada 6 Mei 2026 yang melibatkan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi pada sebagian besar komponen perizinan, termasuk legalitas, tata kelola, perencanaan strategis, kesesuaian lahan, dan pelayanan utama. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, meliputi alur pasien di instalasi gawat darurat, monitoring pelayanan, fasilitas berorientasi pasien, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pengendalian lingkungan klinis, dan kesiapan operasional layanan intensif. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan regulatif belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan institusional. Perizinan rumah sakit perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan untuk memperkuat kesiapan organisasi, keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan.