Julfi Jamil
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MUSRENBANG KOMUNITAS UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA TERNATE: Youth Participation in Community Musrenbang for Participatory Development Planning in Ternate City Fahri Aufat; Sahrony A. Hirto; Thamrin Husain; Julfi Jamil; Abdurrahman Kader; Fathnun Tan
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.82

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Komunitas merupakan inovasi Pemerintah Kota Ternate dalam memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi anak muda dalam Musrenbang Komunitas serta kontribusinya terhadap penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di Kota Ternate. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, pengurus komunitas, aktivis muda, serta peserta Musrenbang Komunitas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas berhasil meningkatkan keterlibatan anak muda dalam proses perencanaan pembangunan melalui lima tahapan partisipatif, yaitu Connect, Collaborate, Co-Create, Commerce, dan Celebrate. Model tersebut mendorong lahirnya berbagai rekomendasi program inovatif di bidang ekonomi kreatif, pengelolaan ruang publik, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas yang sebagian telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan forum partisipatif masih menghadapi tantangan berupa konsistensi dukungan pemerintah dan penguatan mekanisme pengawalan implementasi program. Penelitian ini menegaskan bahwa Musrenbang Komunitas merupakan model perencanaan pembangunan partisipatif yang mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROGRAM KOTAKU DI KOTA TERNATE: Policy Implementation of Slum Settlement Management from a Local Government Perspective through the City Without Slums (KOTAKU) Program in Ternate City Muhammad Eko Duhumona; Julfi Jamil; Laily Ramadhany Can; Sahrony A. Hirto; Darwin Abd Radjak; Muhamad Jani
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.83

Abstract

Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan yang memerlukan implementasi kebijakan secara efektif melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Ternate. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KOTAKU telah berjalan cukup efektif dengan capaian sekitar 75%. Keberhasilan program didukung oleh koordinasi antarlembaga, pendanaan, pendampingan, dan partisipasi masyarakat. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi kendala berupa pemeliharaan infrastruktur, koordinasi kegiatan skala kawasan, serta karakteristik geografis wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dan memastikan keberlanjutan program.