<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Peraturan Daerah di Provinsi Maluku sebagai bagian penting dari fungsi legislasi dalam sistem otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum, pelaksanaan praktis, serta implikasi hukum dari penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak inisiatif DPRD telah diatur secara kuat, namun implementasinya masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi eksekutif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dinamika politik, keterbatasan tenaga ahli, serta tantangan geografis wilayah kepulauan Maluku. Akibatnya, sebagian besar rancangan Perda masih berasal dari pemerintah daerah sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Hal tersebut berdampak pada melemahnya fungsi legislasi DPRD serta rendahnya responsivitas kebijakan hukum daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, peningkatan dukungan teknis, serta optimalisasi partisipasi publik diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Selain itu, minimnya naskah akademik dan dukungan riset menyebabkan kualitas inisiatif legislatif DPRD belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola legislasi daerah untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi representasi secara lebih efektif dalam pembentukan kebijakan daerah.]]>
