Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Social Service and Research Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Julista Mustamu
Universitas Pattimura
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Stenly Ilela; Hendrik Salmon; Julista Mustamu
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 6 (2026): Tema Hukum Keluarga
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i6.3350

Abstract

This research examines the disharmony between the body and its attachments in Law no. 40 of 2003 and its emphasis on population administration after Constitutional Court Decision no. 123/PUU-VII/2009. The method used is normative juridical with analysis of regulations and court decisions. The research results show that conflicting norms lead to open laws, dualism of authority and overlapping population data. The implementation of the Constitutional Court's decision has not been optimal because it has not been followed up through a judicial review. This condition has an impact on public services and certainty of people's domicile, so that regulatory harmonization is needed to guarantee legal security and the effectiveness of population administration.
Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Maluku dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Nita Binumar; Sherlock Lekipiouw; Julista Mustamu
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.5980

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Peraturan Daerah di Provinsi Maluku sebagai bagian penting dari fungsi legislasi dalam sistem otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum, pelaksanaan praktis, serta implikasi hukum dari penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak inisiatif DPRD telah diatur secara kuat, namun implementasinya masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi eksekutif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dinamika politik, keterbatasan tenaga ahli, serta tantangan geografis wilayah kepulauan Maluku. Akibatnya, sebagian besar rancangan Perda masih berasal dari pemerintah daerah sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Hal tersebut berdampak pada melemahnya fungsi legislasi DPRD serta rendahnya responsivitas kebijakan hukum daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, peningkatan dukungan teknis, serta optimalisasi partisipasi publik diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Selain itu, minimnya naskah akademik dan dukungan riset menyebabkan kualitas inisiatif legislatif DPRD belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola legislasi daerah untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi representasi secara lebih efektif dalam pembentukan kebijakan daerah.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Ambon Grawfford Jefta Leiwakabessy; Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu; Julista Mustamu
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6045

Abstract

Permasalahan sampah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, dan Kecamatan Teluk Ambon yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, praktik pelanggaran masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Informan penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon belum efektif karena sanksi pidana masih terbatas, koordinasi antarinstansi belum optimal, pengawasan lemah, sarana prasarana tidak memadai, serta kesadaran hukum masyarakat rendah. Faktor penghambat meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan sanksi tegas, koordinasi yang ditingkatkan, penyediaan fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Reexamining the Legal Framework of the Job Creation Act in Relation to Increased Infrastructure Investment in the Maluku Islands Region Teddy Christianto Leasiwal; Merry Tjoanda; Julista Mustamu
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 8 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i8.1465

Abstract

Infrastructure investment is essential for regional economic growth; however, the implementation of Indonesia’s Job Creation Law in archipelagic regions such as Maluku presents legal and regulatory challenges. This study aimed to examine the legal framework governing infrastructure investment under Law Number 6 of 2023 and formulate a more responsive legal reconstruction that accommodates the geographical, ecological, and socio-cultural characteristics of the Maluku Islands. The study employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature reviews and analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation. The findings showed that risk-based business licensing, land acquisition, and environmental protection provisions remained oriented toward mainland conditions and inadequately addressed small-island ecosystem vulnerability, regional isolation, customary law, and communal land rights. The Banda Neira Port case demonstrated that these regulatory weaknesses contributed to legal uncertainty, land conflicts, project delays, and environmental risks. The study concluded that legal reform should incorporate an archipelagic ecosystem vulnerability index and a regional isolation index, strengthen customary deliberation mechanisms in land acquisition processes, provide compensation that reflects the social and cultural values of communal land, and require Environmental Impact Assessments (EIAs) for infrastructure projects affecting ecologically sensitive island and coastal areas to ensure equitable development.
Implementasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Teori Integritas Institusional di Kabupaten Kepulauan Aru Julista Mustamu; Sherly Siahaija; A. D. Bakarbessy
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6242

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari otonomi desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Namun, pengawasannya di Kabupaten Kepulauan Aru masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, belum optimalnya fungsi pengawasan oleh APIP, Camat, dan BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kondisi geografis kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Teori Integritas Institusional dan merumuskan strategi penguatannya. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif pada 13 desa sampel purposive, melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh APIP berada pada kategori sangat baik, sedangkan pengawasan oleh Camat, BPD, dan masyarakat berada pada kategori baik hingga sangat baik. Pengawasan telah didukung oleh integritas individu dan kelembagaan yang kuat, kejelasan dasar hukum, mekanisme berjenjang, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Meski demikian, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan, kendala geografis, belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas, rendahnya transparansi informasi keuangan desa, serta keterbatasan akses informasi. Strategi penguatan integritas institusional diarahkan pada penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta penegakan sanksi dan kepatuhan hukum secara konsisten guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang berintegritas dan berorientasi pada good governance.
Model Pemilihan Umum Serentak yang Konstitusional dan Demokratis di Indonesia Syamsul Rifan Kubangun; Julista Mustamu; Jantje Tjiptabudy
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6281

Abstract

Pemilihan umum serentak merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang lahir dari serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial, meminimalkan fragmentasi politik, serta menyederhanakan tata kelola pemilu sesuai prinsip konstitusional dan demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemilihan umum serentak yang konstitusional dan demokratis, serta merumuskan desain pengaturan hukum yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemilu serentak yang konstitusional dan demokratis adalah model yang menjamin kedaulatan rakyat, kepastian hukum, efektivitas sistem presidensial, dan kualitas demokrasi. Reformulasi pengaturan hukum yang memisahkan pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPD, dan DPR dari pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Gubernur/Bupati/Walikota dipandang mampu menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang, sekaligus menjadi dasar bagi kodifikasi hukum kepemiluan nasional yang mengintegrasikan pengaturan pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam satu naskah undang-undang, sehingga pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Co-Authors A. D. Bakarbessy Grawfford Jefta Leiwakabessy Hendrik Salmon Jantje Tjiptabudy Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Merry Tjoanda Nita Binumar Sherlock Lekipiouw Sherly Siahaija Stenly Ilela Syamsul Rifan Kubangun Teddy Christianto Leasiwal