Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Julista Mustamu
Universitas Pattimura
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Stenly Ilela; Hendrik Salmon; Julista Mustamu
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 6 (2026): Tema Hukum Keluarga
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i6.3350

Abstract

This research examines the disharmony between the body and its attachments in Law no. 40 of 2003 and its emphasis on population administration after Constitutional Court Decision no. 123/PUU-VII/2009. The method used is normative juridical with analysis of regulations and court decisions. The research results show that conflicting norms lead to open laws, dualism of authority and overlapping population data. The implementation of the Constitutional Court's decision has not been optimal because it has not been followed up through a judicial review. This condition has an impact on public services and certainty of people's domicile, so that regulatory harmonization is needed to guarantee legal security and the effectiveness of population administration.
Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Maluku dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Nita Binumar; Sherlock Lekipiouw; Julista Mustamu
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.5980

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Peraturan Daerah di Provinsi Maluku sebagai bagian penting dari fungsi legislasi dalam sistem otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum, pelaksanaan praktis, serta implikasi hukum dari penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak inisiatif DPRD telah diatur secara kuat, namun implementasinya masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi eksekutif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dinamika politik, keterbatasan tenaga ahli, serta tantangan geografis wilayah kepulauan Maluku. Akibatnya, sebagian besar rancangan Perda masih berasal dari pemerintah daerah sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Hal tersebut berdampak pada melemahnya fungsi legislasi DPRD serta rendahnya responsivitas kebijakan hukum daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, peningkatan dukungan teknis, serta optimalisasi partisipasi publik diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Selain itu, minimnya naskah akademik dan dukungan riset menyebabkan kualitas inisiatif legislatif DPRD belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola legislasi daerah untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi representasi secara lebih efektif dalam pembentukan kebijakan daerah.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Ambon Grawfford Jefta Leiwakabessy; Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu; Julista Mustamu
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6045

Abstract

Permasalahan sampah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, dan Kecamatan Teluk Ambon yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, praktik pelanggaran masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Informan penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon belum efektif karena sanksi pidana masih terbatas, koordinasi antarinstansi belum optimal, pengawasan lemah, sarana prasarana tidak memadai, serta kesadaran hukum masyarakat rendah. Faktor penghambat meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan sanksi tegas, koordinasi yang ditingkatkan, penyediaan fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Co-Authors Grawfford Jefta Leiwakabessy Hendrik Salmon Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Nita Binumar Sherlock Lekipiouw Stenly Ilela