<![CDATA[Permasalahan sampah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, dan Kecamatan Teluk Ambon yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, praktik pelanggaran masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Informan penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon belum efektif karena sanksi pidana masih terbatas, koordinasi antarinstansi belum optimal, pengawasan lemah, sarana prasarana tidak memadai, serta kesadaran hukum masyarakat rendah. Faktor penghambat meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan sanksi tegas, koordinasi yang ditingkatkan, penyediaan fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.]]>
