<![CDATA[Dalam paradigma ekonomi neoklasik, pasar dianggap sebagai mekanisme paling efisien dalam alokasi sumber daya. Namun, realitas operasional seringkali menunjukkan adanya kegagalan pasar (market failure) yang bersumber dari eksternalitas, informasi asimetris, dan barang publik. Artikel ini menganalisis bagaimana kegagalan pasar, khususnya eksternalitas, menciptakan diskrepansi antara biaya privat dan biaya sosial yang memperumit pengambilan keputusan manajerial. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi manajerial, artikel ini mengeksplorasi strategi perusahaan dalam menghadapi intervensi pemerintah seperti pajak Pigovian dan regulasi emisi. Analisis kasus nyata pada industri energi dan otomotif menunjukkan bahwa manajer yang gagal menginternalisasi eksternalitas menghadapi risiko litigasi dan penurunan nilai merek. Sebaliknya, adopsi kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terbukti mampu mengubah tantangan eksternalitas menjadi peluang kompetitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan basis studi literatur dan studi kasus pada tiga kasus representatif: PLTU Batubara (eksternalitas negatif), R&D vaksin COVID-19 (eksternalitas positif), dan elektrifikasi desa PT PLN (barang publik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi eksternalitas melalui kebijakan korektif pemerintah seperti pajak karbon dan subsidi dapat menyelaraskan insentif privat dengan kesejahteraan sosial. Namun, intervensi pemerintah juga menghadapi risiko kegagalan pemerintah (government failure) berupa inefisiensi birokrasi dan distorsi kebijakan. Kesimpulannya, peran pemerintah sangat krusial melalui kebijakan korektif untuk memastikan bahwa insentif privat selaras dengan kesejahteraan sosial, namun harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari distorsi baru. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi bagi manajer untuk mengadopsi strategi Regulatory Navigation dan First-Mover Advantage dalam menghadapi dinamika eksternalitas dan regulasi pemerintah.]]>
