<![CDATA[Ketimpangan akses dan mutu pendidikan menengah antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan struktural dalam pencapaian Sustainable Development Goals 4 (SDGs 4) di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs 4, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan indikator SDGs 4 pada aspek akses dan mutu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, memanfaatkan dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015–2025, dipilih berdasarkan relevansi dan standar indeksasi jurnal SINTA. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah terstruktur secara formal, namun belum merata antarwilayah. Distribusi sumber daya, khususnya guru, menunjukkan kesenjangan sebesar 21,18 poin persentase antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Komitmen institusional di level provinsi belum tersalurkan secara konsisten ke seluruh jenjang pelaksana. Koordinasi birokrasi masih terkendala rentang kendali yang luas pasca pengalihan kewenangan. Implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Jawa Timur menunjukkan kesesuaian parsial dengan indikator SDGs 4, dengan kemajuan terukur pada aspek mutu namun kesenjangan akses antarwilayah yang masih persisten.]]>
