Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI ASPEK HUKUM BULLYING / PERUNDUNGAN DI KOMUNITAS PELANGI MUSLIMAH Nuswanto, A Heru; USM, Ariyono
TEMATIK Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i1.2522

Peningkatan pemahaman peserta melalui penyuluhan hukum khususnya di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dilakukan agar peserta paham mengenai bullying yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perundungan. Bullying adalah tindakan kekeragan dan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Di rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah. Bullying lebih dikenal dengan istilah-istilah seperti digertak, ditekan, dan lain-lain. Bullying atau pelecehan ini dapat lewat kata-kata atau lewat tindakannya yang bertujuan membuat mental lawannya jatuh dan tertekan. Tujuan lainnya adalah mengendalikan seseorang baik lewat kata kata yang menghina, bernada tinggi dan ancaman atau tindakan kekerasan. Hal ini bisa sangat mungkin terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, tidak terlepas di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan sekolah, termasuk bisa terjadi di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, yang dikarenakan kekurang pahaman Peserta terhadap bullying dan askpek hukumnya. Untuk itulah pengabdian ini dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman terhadap bullying dan askpek hukumnya. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dengan kuesioner melalui pre test sebelum dan post test sesudah sosialisasi dan dialog interaktif yang memberikan informasi tentang pemahaman sosialisasi bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan khususnya di keluarga-keluarga Komunitas Pelangi Muslimah Semarang, terbukti dengan hasil peningkatan pemahaman adalah 45%. Tim pengabdian menyimpulkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat kepada Komunitas Pelangi Muslimah ini cukup berhasil, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di Komunitas Pelangi Muslimah Semarang dan atau keluarganya. Hal ini dapat juga dilakukan di setiap rumah, lingkungan masyarakat dan atau organisasi masyarakat lainnya dengan melibatkan stakeholders yang terkaitKata kunci : hukum, bullying, anak.

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Nuswanto, A Heru; Izziyana, Wafda Vivid
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.464

Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu . Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara,oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, peraturan ini memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilu. Indonesia pernah menggunakan dua skala sistem baik tertutup ataupun terbuka. Berdasarkan Â Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan tetap digunakan. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, penegakan hukum permasalahan PHPU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan pada permasalahan PHPU.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilu, Penegakan Hukum

Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.

KEWENANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENERIMA LAPORAN HASIL AUDIT BPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Susilowati, Heni Tri; Nuswanto, A Heru; -, Sukimin
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),mewajibkan bagi pemerintah daerah agar melakukan kegiatannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini akan melihat tentangkewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendalaDPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuansampelnya adalah purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data primer yangdiperoleh melalui wawancara didukung dengan data sekunder, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalammenerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaituterdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN ASAS CONTRIUS ACTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kahono, Sidik; Junaidi, Muhammad; Nuswanto, A Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Organisasi kemasyarakatan merupakan wujud dari sistem negara hukum yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dasar hukum hadirnya organisasi kemasyarakaan di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Ormas yang baru ini telah diterapkan asas contrarius actus yang meniadakan prosedur peradilan dalam pembubaran ormas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contrarius actus dalam pembubaran ormas di tinjau dari negara hukum.Jenis penelitian adalah yuridis normatif, spekfikasi penelitian mengunakan deskriftif analitis, dan metode analisis data yang di gunakan ialah analisis kualitatif. Metode penelitian tersebut disusun sebagai metode untuk merumuskan hasil penelitian.Dalam penelitian menunjukan bahwa penerapan asas contrarius actus bukan hanya terdapat di dalam Undang Undang organisasi kemasyarakatan yang baru, secara prinsipal di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena Undang-Undang ormas yang baru telah menerapkan asas contrarius actus yang dimana pemerintah secara wewenang dapat membubarkan ormas yang di anggap bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945 tanpa di sertai adanya due process of law. Jika diterapkan akan bertentangan dengan konsep sebuah Negara hukum.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search