Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Jellian Malisa Evikayati Djonga Tari
Universitas Hasanuddin
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Rekayasa Hasil Pemeriksaan Pajak terhadap Kerugian Keuangan Negara Jellian Malisa Evikayati Djonga Tari; Siti Adenyn Nurhalizah Aulia Mile; Syafa Thurfa Isriza Laydi; Annisa Nurul Ramadhani; Zul Fadly Ikram Basri
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1315

Abstract

Sistem self-assessment memicu risiko ketidakpatuhan yang diawasi melalui pemeriksaan pajak, namun pelaksanaannya rentan terhadap permufakatan jahat berupa rekayasa hasil pemeriksaan yang merugikan kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum rekayasa hasil pemeriksaan pajak terhadap kerugian keuangan negara serta mengevaluasi efektivitas sanksi administratif dan sanksi pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa pajak menimbulkan kerugian keuangan negara secara langsung (actual loss) dan secara sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi administratif terbukti tidak efektif memitigasi kejahatan kolusif aparatur pajak, sehingga penegakan hukum harus menggunakan instrumen pidana yang mengesampingkan hukum administrasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma yang menempatkan ketetapan pajak hasil rekayasa bukan sekadar cacat hukum administrasi, melainkan sebagai locus delicti tindak pidana korupsi. Implikasi penelitian ini menuntut harmonisasi penegakan hukum lintas lembaga (DJP, Polri, Kejaksaan, dan KPK) serta pembenahan sistem pengawasan internal perpajakan yang terdigitalisasi.  
Co-Authors Annisa Nurul Ramadhani Siti Adenyn Nurhalizah Aulia Mile Syafa Thurfa Isriza Laydi Zul Fadly Ikram Basri