<![CDATA[Perubahan iklim dan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil mendorong perlunya pengembangan energi bersih yang mampu mendukung transisi energi berkelanjutan. Salah satu alternatif strategis yang mulai berkembang adalah green hydrogen, yaitu hidrogen yang diproduksi melalui proses elektrolisis air dengan memanfaatkan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan terkait pengembangan green hydrogen di Indonesia, mengkaji perannya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 7 tentang energi bersih dan terjangkau serta SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim, dan mengidentifikasi tantangan regulasi yang dihadapi dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan green hydrogen di Indonesia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum energi dan lingkungan hidup, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat terkait definisi, standar produksi, sertifikasi, distribusi, insentif, dan pengawasan lingkungan. Padahal, green hydrogen memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, mendekarbonisasi sektor industri dan transportasi berat, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Tantangan utama pengembangannya meliputi kekosongan regulasi khusus, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, tingginya biaya teknologi, keterbatasan infrastruktur, kebutuhan air dalam proses produksi, dan rendahnya daya saing ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang terintegrasi, harmonisasi kebijakan energi dan lingkungan, standar sertifikasi berbasis emisi, insentif investasi hijau, serta pengawasan lingkungan yang ketat agar pengembangan green hydrogen dapat mendukung pencapaian SDGs dan target Net Zero Emission Indonesia.]]>
