<![CDATA[Tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu tuntutan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau menghadapi tantangan berupa kasus korupsi, dugaan pemalsuan laporan keuangan, dan memikirkan hal-hal seksual yang melibatkan oknum dosen. Sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, FISIP Universitas Riau mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada 6 April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, dengan kerangka analisis teori implementasi Ripley dan Franklin yang meliputi indikator kepatuhan aparatur, kelancaran pelaksanaan tugas, dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas telah berjalan dengan baik. Kepatuhan aparatur tercermin melalui penandatanganan Pakta Integritas dan sosialisasi nilai-nilai integritas secara berkelanjutan. Kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh koordinasi Tim Zona Integritas melalui tiga kelompok kerja serta evaluasi rutin. Dari aspek kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari 76 pada tahun 2023 menjadi 91,28 pada tahun 2026, disertai perolehan penghargaan Zona Integritas terbaik tingkat universitas dan Bronze PPID terbaik nasional. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perubahan budaya aparatur yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, anggaran, dan regulasi yang mempengaruhi percepatan layanan digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum berhasil dicapai karena masih terdapat kelemahan pada aspek penataan tata laksana berbasis digital.]]>
