Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis JURNAL USM LAW REVIEW
Jingga Ardeanti Putri
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN STUDI PUTUSAN : NOMOR 15/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA/JKT.PST Jingga Ardeanti Putri; Muhammad Alvin Syihab H. P
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.12773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas yang dihadapi oleh kreditur konkuren, yang sering kali dirugikan dalam proses kepailitan karena tidak memiliki jaminan kebendaan dan posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan kreditur preferen dan separatis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditur konkuren. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, bagaimana kedudukan hukum kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan putusan yang diteliti dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur konkuren memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses PKPU dan dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian jika debitor tidak memenuhi kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kreditur konkuren memiliki kedudukan hukum yang sah, mereka tetap menghadapi tantangan dalam perlindungan hak-hak mereka, sehingga diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran lembaga pengawas untuk memastikan keadilan dalam proses kepailitan. Kata kunci : Kreditur, Konkuren, Kepailitan.
Reassessing Article 51 of the Indonesian Competition Law Through the KPPU Decision No. 13/KPPU-I/2014 Jingga Ardeanti Putri; Iwan Erar Joesoef
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12814

Abstract

This study analyses the principle of legal certainty in direct appointment practices conducted by State-Owned Enterprises (BUMN) within the framework of Indonesian business competition law, using the KPPU Decision No. 13/KPPU-I/2014 involving PT Angkasa Pura I and PT ExecuJet Indonesia as a case study. The research examines the tension between the monopoly exemption granted to BUMN under Article 51 of Law No. 5 of 1999 and its obligation to uphold fair competition in the procurement process. A normative juridical method was employed, combining statutory and case study approaches, with secondary data analysed qualitatively. The findings reveal that although Article 51 allows BUMN to operate monopolies in sectors related to essential services, the direct appointment of PT ExecuJet Indonesia by PT Angkasa Pura I constituted conduct inconsistent with the principles of fair competition. The transaction failed to satisfy transparency and accountability requirements, thereby creating legal uncertainty in the procurement mechanism. This study concludes that the current regulatory framework does not sufficiently prevent anti-competitive behaviour by BUMN when exercising monopoly privileges. Therefore, a reformulation of procurement policies is required to align BUMN practices with the principles of legal certainty, transparency, and fair business competition. The study contributes to the development of competition law discourse by highlighting the regulatory gaps in the intersection between monopoly exemptions and procurement governance.  
Co-Authors Iwan Erar Joesoef Muhammad Alvin Syihab H. P