Athifah Septiani
Universitas Singaperbangsa Karawang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa: Studi Kasus Desa Mulyasari, Karawang Nadia Nurul Septiani; Eka Yulyana; Athifah Septiani
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1300

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perempuan dalam pembangunan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap anggota BPD, pemerintah desa, serta Masyarakat. Analisis ini dilakukan menggunakan teori partisipasi oleh Cohen dan Uphoff yang mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam setiap tahapan partisipasi, namun perannya masih terbatas pada penyampaian aspirasi dan tugas administratif serta belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pembangunan desa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki, dominasi laki-laki dalam kelembagaan desa, beban ganda perempuan, serta keterbatasan kapasitas dan pelatihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam BPD belum mencerminkan partisipasi yang substantif, yaitu keterlibatan yang tidak hanya bersifat representatif, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa.
Implementation Of Bekasi City Regional Regulation No. 16 Of 2019 In The Social Assistance Program For Assistive Devices For Persons With Disabilities In West Bekasi District Nurul Hapsari Kurniawan; Lukmanul Hakim; Athifah Septiani
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v5i1.346

Abstract

This study analyzes the implementation of Bekasi City Regional Regulation No. 16 of 2019 regarding the social assistance program for assistive devices in West Bekasi District. Employing a qualitative explanatory case study design grounded in Hill and Hupe's (2002) multi-level governance framework, the research examines the root causes of the gap between policy objectives and field execution. Data were gathered through observation, document analysis, and in-depth interviews with the Bekasi City Social Services, street-level bureaucrats (TKSK and PSM), and beneficiaries. The findings indicate that program implementation remains suboptimal. Key bottlenecks include the absence of a Mayor's Operational Regulation as technical guidelines, data discrepancies between the Social Services and PPDI, local budget cuts restricting assistance quotas, technical issues within the SI-IJAH application, and minimal target group participation, which ultimately leads to prolonged wait times. To mitigate local budgetary constraints, a horizontal referral mechanism was established with the Ministry of Social Affairs' vertical agency (Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi). Additionally, deep-seated family social stigma presents a significant hurdle during field verification.