Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum dan Sosiokultural Terhadap Tingginya Prevalensi Child Marriage di Nigeria Putri Noor Shalehah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 02 (2025): Jurnal Sakaai : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : AAI Pengda Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66919/sakaai.v2i02.60

Abstract

Perkawinan anak di Nigeria telah mencapai tingkat krisis,dengan 43% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan17% sebelum usia 15 tahun (UNICEF, 2023). Nigeria menempatiperingkat ketiga global dalam kasus ini, terutama akibat faktorkemiskinan, norma patriarkal, dan dualisme hukum antarahukum nasional, syariah, dan adat. Penelitian ini menganalisisakar masalah perkawinan anak melalui pendekatan hukum dansosiokultural, serta mengevaluasi dampaknya yang luas,termasuk risiko kematian maternal, putus sekolah, dan kerugianekonomi mencapai $10.3 miliar per tahun (1.2% PDB). Metodekualitatif dengan studi kasus dan analisis data sekunder (laporanUNICEF, dokumen hukum) serta wawancara dengan pemangkukepentingan mengungkap ketidakefektifan regulasi nasional,pengaruh kuat budaya dan agama di Nigeria Utara, serta dampaksistemik pada pembangunan. Rekomendasi kebijakan mencakupharmonisasi hukum, program bantuan tunai bersyarat, dankampanye edukasi berbasis komunitas untuk mengubah normasosial. Tanpa intervensi holistik, praktik ini akan terusmemperparah ketimpangan gender dan menghambatpencapaian SDGs.
Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Putri Noor Shalehah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 01 (2025): Jurnal Sakaai : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : AAI Pengda Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66919/sakaai.v2i01.63

Abstract

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Perda tersebut melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, dan keamanan siber.