<![CDATA[The purpose of this study was to determine the strategy of increasing taxpayer compliance at the Kendari Primary Tax Service Office. The strategy used uses two approaches, namely tax morale and law enforcement.The results showed that the strategy of increasing taxpayer compliance in the Kendari Primary Tax Office was carried out with two approaches namely tax morale and law enforcement. Tax morale or moral development of taxpayers is done through education to taxpayers and the general public. Education is delivered through counseling, supervision, and implementation of programs that aim to not only educate but also to increase the motivation of taxpayers and various other policies. Education includes knowledge about tax administration and information about the importance of taxes and aspects of tax law.Law enforcement is the last step taken by the tax authority in an effort to improve taxpayer compliance. Law enforcement can have a deterrent effect and is also a bad example for other taxpayers. However, in an effort to improve taxpayer compliance. Moral development of taxpayers cannot be implemented fully by the tax authority. So the tax authority is difficult to build trust in taxpayers related to high rates of corruption, lack of guaranteed budget allocation and use, the availability of public facilities, the use of budget is not on target and various things that are can affect the level of public trust. Therefore, the tax authority should always coordinate with officials in state organizations or institutions that are closely related to the management of the state budget. So that taxpayers' morale and society in general can be awakened.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari . Strategi yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu tax morale dan penegakan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kendari yang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu tax morale dan penegakan hukum. Tax morale atau pembangunan moral wajib pajak dilakukan melalui edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat secara umum. Edukasi disampaikan melalui penyuluhan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program yang bertujuan selain edukasi juga untuk meningkatkan motivasi wajib pajak serta berbagai kebijakan lainnya. Edukasi memuat pengetahuan tentang administrasi perpajakan dan informasi tentang pentingnya pajak serta aspek hukum pajak.Penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum dapat memberikan efek jera dan juga menjadi contoh buruk bagi wajib pajak lainnya. Akan tetapi, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembangunan moral wajib pajak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh otoritas pajak.maka otoritas pajak sulit untuk membangun kepercayaan kepada wajib pajak terkait dengan tingginya angka korupsi, tidak adanya tarnsparansi alokasi dan penggunaan anggaran pajak, ketersediaan fasilitas umum, penggunaan anggran tidak tepat sasaran dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya otoritas pajak senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pada organisasi atau lembaga negara yang erat hubungannya dengan pengelolaan anggaran negara. Agar moral wajib pajak dan masyarakat secara umum dapat terbangun]]>
