Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu): Performance of Village Apparatus in Maku Village, Dolo District, Sigi Regency Nirmala Apsari
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.8985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan pemerintah kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan merupakan suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang mana berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Lurah Baiya, Sekretaris Lurah Baiya, Staf Kelurahan Baiya serta masyarakat. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (2003), antara lain: kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Baiya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada indikator kecepatan, terlihat bahwa pemerintah kelurahan baiya memberikan pelayanan yang sangat cepat dan hal ini dibuktikan dari respon masyarakat yang mengapresiasi kerja aparat pemerintah kelurahan dari segi kecepatan dalam memberikan pelayanan. Pada indikator kemudahan terlihat bahwa adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Baiya. Sedangkan pada indikator keadilan terlihat bahwa adanya respon positif yang diperlihatkan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan baiya karena pihak kelurahan memperlihatkan sikap yang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada indikator ketepatan terlihat bahwa masih ada Sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak layak dibuatkan surat keterangan tidak mampu tetapi menerima surat keterangan tersebut karena berdasarkan data kependudukan ia masuk dalam kartu keluarga kerabatnya yang masuk dalam kategori kurang mampu..
Competency Gaps and Human Resource Structures in the Musrenbang: A Logic Model Perspective Fitriani Abdullah; Ade Irma; Mohammad Rusli Syuaib; Rezka Fahmi Tiara B; Nirmala Apsari; Adelheid Sabuna; Muhamad Rivai Rahawarin
Value : Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 21 No. 2 (2026): Mei - Agustus 2026
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jv.v21i2.8611

Abstract

This study evaluates the quality of apparatus human resources in facilitating the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Ampelgading District, Malang Regency, using a Logic Model approach. This qualitative evaluative case study integrates an institutional capacity framework focusing on the human resources, organization, and task network dimensions with the Logic Model framework. Data were collected through in-depth interviews with informants drawn from district apparatus, the regional planning agency (Bappeda), village facilitators, and village governments, complemented by non-participant observation and document analysis of the Musrenbang process. The findings reveal a systemic human resource deficit: most of the structural positions that underpin Musrenbang remain vacant, including core functions such as the definitive District Head, the Head of the Planning Subdivision, and the Head of the Development Section. Apparatus facilitation competence is weak owing to the absence of technical guidance in recent years and limited mastery of the regional planning information system (SIPD). Inter-actor coordination rests on fragile informal channels. The study identifies bottlenecks at the resources–activities and activities–output transitions as the root cause of the failure to convert community aspirations. The resulting strategic design focuses on developing apparatus human resource capacity through continuous technical guidance, the appointment of permanent facilitators, and advocacy for filling strategic positions.