<![CDATA[Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Indonesia menerapkan sistem E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran dan pengawasan publik terhadap penurunan tindak pidana korupsi di era E-Government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif , dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran melalui sistem digital—seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement—mampu meminimalisasi praktik manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang karena menciptakan jejak digital yang terbuka bagi publik. Di sisi lain, pengawasan publik yang aktif melalui sarana digital bertindak sebagai kontrol sosial yang efektif dan menciptakan tekanan bagi aparatur negara untuk bekerja secara jujur. Meskipun demikian, implementasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, budaya birokrasi yang tertutup, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran dan pengawasan publik yang kuat secara signifikan dapat menekan peluang korupsi, namun diperlukan penguatan sistem teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta edukasi publik agar penerapan E-Government berjalan optimal]]>
