<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Musi Rawas, meliputi aktor yang terlibat, hambatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi, serta evaluasi sejauh mana proses ini menghasilkan kebijakan yang terencana, terpadu, dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus terhadap proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Tim Penyusun dan informan kunci, serta melalui kajian dokumen resmi (Surat Keputusan Tim Asistensi, laporan pelatihan, dan rancangan Naskah Akademik), dan dianalisis menggunakan kerangka formulasi kebijakan James E. Anderson dengan tiga indikator: penyusunan agenda, perumusan alternatif, dan pembuatan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu bencana diangkat ke agenda formal melalui Surat Keputusan Nomor 007/KPTS/BPBD/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan alternatif dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan kolaboratif antara BPBD dan Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu, yang menghasilkan rancangan Naskah Akademik yang lengkap mencakup Bab I–VI, sementara tahap pembuatan kebijakan masih dalam proses harmonisasi dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kesenjangan regulasi, keterbatasan kelembagaan BPBD, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Secara praktis, temuan ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD dalam mempercepat harmonisasi dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, sekaligus berkontribusi secara sosial terhadap perlindungan hak-hak masyarakat terdampak bencana dan penguatan partisipasi warga. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengisi kesenjangan kajian penanggulangan bencana—yang selama ini didominasi oleh kajian implementasi—dengan menyoroti tahap formulasi kebijakan di tingkat lokal melalui analisis dokumen kebijakan yang aktual.]]>
