Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia Sengi, Ernest; Usak, Usak
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1617

Abstract

Proof is the central point in resolving criminal cases. Whether a defendant is convicted or not depends on the evidence. Proving, means trying to convince the judge about whether the defendant is guilty or not. Of course, it is based on the evidentiary parameters stipulated in the law. One of the evidentiary parameters is the evidentiary strength (bewijskracht) of each piece of evidence. Guidance evidence are one of the means of evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The legal issue that is the aim of the research is to analyze the role of guiding evidence for judges in deciding criminal cases; because in legal practice the evidence of guidance is very dependent on the judge's subjective assessment in deciding the case. Because what is being studied is the role of guidance evidence, the approach used is a statutory approach. The results of the research show that guidance evidence is complementary evidence or accessory evidence which is only found through other evidence, namely witness statements, letters and defendant statements. Guidance evidence is one of the legal pieces of evidence in Indonesian Criminal Procedure Law which has the role and function of strengthening the evidentiary process in resolving criminal cases. Even though guidance evidence is not direct evidence, guidance evidence has the same position as other evidence in the Criminal Procedure Code.
Analisis Yuridis terhadap Urgensi Akta Autentik Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Usak, Usak; Sengi, Ernest; Laike, Reli Jevon
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1355

Abstract

The purpose of this research is to examine importance of setting up copyright transfer agreement and to analyze juridically the urgency of an authentic notary deed in a copyright transfer agreement. The research method used is normative legal research with statute approach. Results of study found that the importance of setting up copyright transfer agreement is guarantee of legal protection of economic rights from creator; guarantee of legal protection to non-creator parties who obtain economic rights as a result of transfer of copyright in whole or in part; and minimize disputes in transfer of Copyright. The urgency of Notary authentic deed in a copyright transfer agreement are: first, Notary profession is bound by law, so it has credibility in making an authentic copyright transfer deed; second, authentic notary deed serves as a means of proof in the event of a copyright dispute; third, through an authentic deed, legal protection can be guaranteed for the parties; fourth, notary authentic deeds can be used as a means of achieving legal goals, namely justice, benefit and legal certainty for the parties who make copyright transfer agreements; fifth, a Notary can have a role as a legal consultant for the parties in making Copyright transfer agreement.
Pemaknaan Efisiensi Perusahaan sebagai Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XI/2021 Djawa, Grace Santri; Usak, Usak; Sengi, Ernest
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83372

Abstract

Salah satu alasan yang sering digunakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, alasan efisiensi ini masih menimbulkan polemik karena terdapat perbedaan penafsiran, terutama terkait apakah efisiensi harus selalu diartikan sebagai penutupan perusahaan atau dapat pula berupa langkah restrukturisasi tanpa menutup usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan efisiensi perusahaan sebagai dasar justifikasi PHK tenaga kerja dalam perspektif hukum, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, sehingga analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa frasa “efisiensi” dalam Pasal 164 ayat (3) harus dipahami sebagai tindakan penutupan perusahaan, baik secara permanen maupun sementara, dan bukan sekadar pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya. Dengan demikian, PHK karena efisiensi hanya sah apabila perusahaan benar-benar tutup, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja secara sepihak. Penafsiran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja, agar hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tetap terlindungi. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep efisiensi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan tenaga kerja, bukan semata-mata kepentingan ekonomi pengusaha.