Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Astra Credit Companies Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Anwar Saleh Hasibuan; Dian Lolyna Elisabet Sagala; Nurainun
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 2 (2025): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7306

Abstract

In meeting primary and secondary needs, not all people have sufficient economic capacity to buy and fulfill their needs. The birth of financing institutions such as business entities outside banks or non-bank financial institutions that provide loan facilities for costs or goods and services according to the abilities and needs of the community. However, often on the way there is an inability of consumers to pay which causes bad credit. One of them occurs at PT Astra Credit Companies Pekanbaru City which still finds problems in credit which results in bad credit. This research is classified into the type of empirical legal research, namely research obtained from facts or realities that exist in the life of a society. The nature of the research is descriptive qualitative with interview methods with competent respondents to be able to provide information related to research. The conclusion in this paper is that the credit process at PT Astra Credit Companies Pekanbaru does not always run smoothly. Not all debtors have good personalities and are responsible for their obligations. From this, bad credit arises and will be continued with various ways of settlement. One of the settlements is through non-litigation which is reviewed based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Dispute resolution outside the court or through non-litigation is an effective resolution carried out without any process in court and outlines part of the settlement process through negotiation and mediation.
DEMARKASI DISKRESI JABATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI: BATASAN YURIDIS KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Nurainun Nurainun; Sukino Sukino; Elsa Sepriani; Anwar Saleh Hasibuan
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 4 No 2 (2026): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v4i2.406

Abstract

Ketidakjelasan batas demarkasi antara kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kerugian akibat kegagalan kebijakan (policy failure) sering memicu kriminalisasi terhadap diskresi pejabat publik. Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan yuridis dalam menentukan transformasi kerugian keuangan negara dari pelanggaran administrasi menjadi tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kualitas hukum atas kerugian negara tidak boleh hanya didasarkan pada berkurangnya kas negara secara faktual (actual loss). Pengujian wajib diarahkan pada pemenuhan unsur detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) dan mens rea (niat jahat) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kerugian negara yang timbul dari diskresi beriktikad baik demi kepentingan umum wajib diselesaikan melalui ranah hukum administrasi negara dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penegakan hukum pidana korupsi terhadap diskresi jabatan harus ditempatkan sebagai ultimum remedium demi menjaga efektivitas dan keberlangsungan roda pemerintahan.